Seoul Jatuhkan Sanksi pada 204 Pengemudi Taksi dari 6.481 Aduan

Penanganan laporan tarif taksi berlebihan yang diajukan wisatawan asing di Seoul, Korea Selatan, masih menghadapi kendala penegakan aturan. Dalam lima tahun terakhir, hanya 204 dari 6.481 aduan yang berujung sanksi administratif bagi pengemudi, berdasarkan data Pemerintah Metropolitan Seoul yang diperoleh anggota parlemen Partai Demokrat Korea, Mo Gyeong-jong, dilansir dari Detik Travel.

Dari 204 kasus yang dikenai sanksi, sebanyak 176 pengemudi menerima teguran, 26 pengemudi mengalami penangguhan izin, dan dua pengemudi kehilangan izin operasional. Sementara itu, 1.865 kasus lainnya berakhir dengan peringatan atau pembinaan tanpa konsekuensi hukum.

Data tersebut juga mencatat 4.368 aduan atau 67,4 persen dari total laporan ditutup tanpa sanksi administratif. Sebanyak 44 kasus lainnya masih dalam penyelidikan, sedangkan kategori lain-lain menjadi alasan penutupan terbanyak dengan 3.253 kasus.

Pemerintah Seoul memperketat hukuman bagi pengemudi taksi sejak 4 September. Berdasarkan ketentuan baru, pelanggaran pertama dapat dikenai penangguhan izin selama 30 hari, pelanggaran kedua selama 60 hari, dan pelanggaran ketiga berujung pada pencabutan izin.

Sebelum perubahan aturan tersebut, pelanggaran pertama hanya berujung teguran. Namun, penerapan sanksi masih menghadapi persoalan pembuktian dan keterbatasan tindak lanjut terhadap laporan wisatawan asing.

Menurut Pemerintah Seoul, kategori lain-lain digunakan untuk laporan yang sulit dibuktikan atau tidak dapat dilanjutkan akibat kendala internal. Proporsi kategori ini meningkat dari 38,8 persen pada 2023 menjadi 60,7 persen selama Januari-Agustus 2026.

Pemerintah Seoul juga menjelaskan bahwa proses penyelidikan sering terhambat karena wisatawan asing yang membuat laporan telah meninggalkan Korea Selatan dan sulit dihubungi. Dalam sejumlah kasus, pengemudi yang belum pernah melakukan pelanggaran hanya mendapat pembinaan karena sanksi dapat memengaruhi mata pencaharian mereka.

Mo Gyeong-jong meminta pemerintah kota memastikan laporan yang didukung bukti kuat ditindaklanjuti. Ia juga menyoroti program hadiah sebesar 500.000 won atau Rp 6,7 juta bagi wisatawan asing yang melaporkan dugaan tarif taksi berlebihan.

Menurut Mo, sejak 2021 belum ada pengajuan maupun pembayaran hadiah tersebut. Ia menilai kurangnya sosialisasi dan ketidakjelasan prosedur menjadi penyebab program itu belum dimanfaatkan.

Mo menegaskan bahwa peningkatan standar hukuman perlu diikuti dengan penegakan aturan terhadap laporan yang memiliki bukti memadai.

"Setelah pemerintah menaikkan standar sanksi, tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa aduan yang didukung bukti jelas benar-benar berujung pada sanksi," ujar Mo Gyeong-jong, anggota parlemen Partai Demokrat Korea.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan yang seimbang bagi pelapor dan pengemudi agar penanganan kasus tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengemudi yang bekerja secara jujur.

"Prosedur yang ada harus melindungi pelapor maupun pengemudi. Dengan begitu, mayoritas pengemudi taksi yang bekerja dengan jujur tidak ikut dicurigai secara tidak adil," tambah Mo.

Wisatawan asing dapat menyampaikan laporan dugaan tarif berlebihan melalui pusat layanan 120 Dasan Call Center atau menggunakan kode QR yang tersedia di taksi serta Bandara Gimpo dan Bandara Incheon.