Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas PT KEL Seluas 3.500 Hektare

Penertiban pertambangan di Nabire, Papua Tengah, berujung pada pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT KEL seluas 3.500 hektare. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tersebut setelah menemukan aktivitas pertambangan emas ilegal di dalam dan di luar wilayah izin perusahaan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menyatakan keputusan itu menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menjabat Ketua Pengarah Satgas PKH. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026.

Burhanuddin menjelaskan dasar administratif pencabutan izin tersebut dalam keterangan pada Jumat (23/10/2026).

"Adapun pencabutan IUP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026, dengan total luas wilayah mencapai 3.500 hektare," kata Burhanuddin.

Hasil verifikasi lapangan tim gabungan Satgas PKH menunjukkan PT KEL menjalankan kegiatan pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah. Luas kawasan yang digunakan tanpa persetujuan tersebut mencapai 275,9025 hektare.

Burhanuddin merinci bahwa kawasan itu mencakup area di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

"Perusahaan tersebut beroperasi tanpa melengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas mencapai 275,9025 hektare (yang terdiri atas 170,4459 hektare di dalam WIUP dan 105,4566 hektare di luar WIUP)," ungkap Burhanuddin.

Selain persoalan perizinan kawasan hutan, menurut Burhanuddin, perusahaan tidak memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi untuk menangani dampak kerusakan lingkungan. PT KEL juga tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan IUP tersebut mengacu pada Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Ketentuan itu memungkinkan pencabutan izin apabila pemegangnya tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan atau peraturan perundang-undangan.

Akibat keputusan tersebut, seluruh kegiatan operasional pertambangan PT KEL dihentikan. Wilayah bekas konsesi perusahaan juga dikembalikan kepada negara, sementara perusahaan dilarang melanjutkan penambangan maupun memperdagangkan hasil tambangnya.

Burhanuddin menegaskan bahwa pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan yang masih harus diselesaikan.

"Dengan dicabutnya IUP tersebut, PT KEL dilarang keras untuk melakukan kegiatan penambangan maupun memasarkan atau menjual hasil tambang. Seluruh wilayah bekas operasi pertambangan perusahaan kini dikembalikan statusnya menjadi milik negara," tegas Burhanuddin.

PT KEL tetap diwajibkan memulihkan kerusakan lingkungan, melunasi tunggakan pajak dan royalti kepada negara, serta membayar hak pesangon mantan pekerjanya. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun izin operasional perusahaan telah dicabut.

Penertiban ini juga merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Burhanuddin, pengelolaan lahan bekas tambang direncanakan dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) melalui mekanisme perizinan yang berlaku.

Rencana pengalihan tersebut, menurut keterangan Satgas PKH, harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat setempat. Burhanuddin menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua perlu mengutamakan manfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia secara luas.

"Pengelolaan kekayaan alam di Papua harus mampu memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua khususnya, serta seluruh rakyat Indonesia pada umumnya," pungkas Burhanuddin.

Kegiatan penertiban di Nabire turut dihadiri Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Ketua III Pengarah Satgas PKH Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta jajaran pelaksana Satgas PKH dari 12 kementerian dan lembaga.