Ruben Onsu Adukan Dugaan Laporan Palsu ke Polisi

Perselisihan hukum yang melibatkan Ruben Onsu berlanjut setelah ia mengajukan pengaduan dugaan laporan palsu ke kepolisian pada 17 Oktober 2026. Langkah tersebut ditempuh melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, sebagai respons atas laporan dugaan pencabulan sesama jenis yang diajukan sejumlah organisasi ke Polda Metro Jaya.

Dilansir dari Medcom, Minola menyatakan Ruben memilih jalur hukum untuk menghadapi tuduhan yang dinilai merugikan nama baik kliennya. Ia juga menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam laporan sebelumnya berpeluang dimintai keterangan oleh kepolisian untuk mengklarifikasi perkara.

Minola menjelaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan langkah Ruben untuk menggunakan hak hukumnya dalam merespons tuduhan yang dianggap tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas tuduhan itu, Ruben menggunakan haknya untuk mengadukan dugaan laporan palsu, ujar Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu.

Menurut Minola, pengaduan masyarakat atau dumas diajukan pada 17 Oktober 2026. Ia mengatakan kepolisian dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan dugaan pencabulan tersebut melalui undangan klarifikasi.

Klien kami membuat pengaduan masyarakat atau dumas terkait dugaan laporan palsu, pada 17 Oktober 2026. Semua pihak yang terlibat dalam laporan itu akan diperiksa dan ada undangan klarifikasi dari kepolisian, ujar Minola Sebayang.

Minola juga menyinggung laporan yang diajukan sejumlah pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat dan aliansi mahasiswa, yakni PBMI, GMNI, dan GMKI. Ia mengaku mempertanyakan latar belakang munculnya tuduhan tersebut, tetapi dugaan mengenai motif pelaporan masih merupakan pandangan pihak kuasa hukum yang perlu diklarifikasi melalui proses hukum.

Ya lucu saja karena semuanya seperti sudah dipersiapkan. Mungkin dikira untuk barang ‘barteran’. Tapi Ruben memilih melaporkan kembali orang-orang yang diduga membuat laporan palsu tersebut, tutur Minola Sebayang.

Minola menambahkan, Ruben tidak ingin terlibat dalam perdebatan di media sosial dan memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada kepolisian. Menurutnya, kebenaran tuduhan perlu dinilai berdasarkan bukti serta keterangan para pihak yang diperiksa.

Kuasa hukum itu juga memperingatkan bahwa pelapor dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.

Ketika proses hukum berjalan dan tuduhan tersebut tidak terbukti, maka orang-orang tersebut sangat rentan dikenai pasal pencemaran nama baik, laporan palsu, dan fitnah, ujar Minola Sebayang.

Silakan dibuktikan nanti laporannya. Kalau kami, memilih melaporkan kembali pihak-pihak yang diduga membuat laporan palsu tersebut, tutur Minola Sebayang.

Sebelumnya, Ruben dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 Oktober 2026 atas dugaan pencabulan sesama jenis. Laporan itu diajukan oleh pihak yang mengaku mewakili organisasi masyarakat dan aliansi mahasiswa.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor, terdapat dua hingga tiga orang yang mengaku menjadi korban dalam dugaan peristiwa yang disebut terjadi pada 2024. Pihak pelapor juga mengklaim telah menyerahkan sejumlah bukti kepada kepolisian, termasuk video, foto, dan sebagian percakapan. Seluruh klaim tersebut masih harus diuji melalui proses hukum.

Ruben sebelumnya juga melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik ke Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026.