Puslapdik Buka Verifikasi Calon Penerima PIP Fase 2 2026

Proses penentuan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) fase 2 tahun anggaran 2026 memasuki tahap verifikasi dan pengusulan pada 15–22 Oktober 2026. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan jadwal tersebut untuk memastikan bantuan pendidikan menyasar murid dari keluarga miskin, rentan miskin, serta kelompok prioritas, dilansir dari Medcom. Menurut informasi Puslapdik yang dikutip Medcom, satuan pendidikan di seluruh jenjang harus menyelesaikan verifikasi dan validasi data murid melalui aplikasi SiPintar dalam periode yang ditentukan.

Surat pengusulan calon penerima wajib diterima Puslapdik paling lambat 6 November 2026. Murid yang datanya tidak diusulkan sesuai jadwal berisiko tidak tercantum dalam daftar calon penerima PIP. Karena itu, sekolah perlu memeriksa kesesuaian data sebelum mengajukan nama murid.

Pelaksanaan PIP 2026 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusulan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta pemangku kepentingan.

Pengajuan dilakukan melalui aplikasi SiPintar di laman pip.kemendikdasmen.go.id menggunakan akun resmi masing-masing lembaga. Data yang diajukan harus memenuhi persyaratan administrasi dan sesuai dengan kondisi murid. Persyaratan utama calon penerima meliputi status terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas pemutakhiran atau cut off pada 31 Agustus 2026. Data tersebut juga harus dipadankan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen.

Selanjutnya, Puslapdik mengolah hasil pemadanan untuk memeriksa kelengkapan informasi murid. Data yang diperiksa mencakup tanggal lahir, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, serta status kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (Simpel) yang ditampilkan di SiPintar. Setelah verifikasi dan validasi, sekolah memetakan calon penerima berdasarkan delapan kelompok sasaran. Kelompok pertama mencakup murid yang berada pada desil 1 sampai 4 dalam DTSEN, sedangkan kelompok berikutnya meliputi murid yang berpotensi putus sekolah atau kembali bersekolah setelah mengalami putus sekolah.

Kategori lainnya mencakup murid yatim atau piatu, murid yang tinggal di panti asuhan atau panti sosial, serta murid berkebutuhan khusus. Sasaran prioritas juga meliputi murid yang orang tua atau walinya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pengusulan dapat mencakup murid yang orang tua atau walinya berstatus narapidana, serta murid yang berkonflik dengan hukum atau berada di bawah pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pengusulan harus diketahui Komite Sekolah dan disesuaikan dengan target sasaran berdasarkan hasil pemadanan Dapodik dan DTSEN. Sekolah juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi nyata murid serta pemetaan desil dalam DTSEN.

Selama proses berlangsung, dinas pendidikan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala untuk memastikan calon penerima sesuai dengan kriteria. Jika sekolah tidak mengajukan nama atau jumlah usulan belum mencapai target, dinas pendidikan bertugas melaksanakan verifikasi, validasi, dan pengusulan hingga target terpenuhi.