Ekonom Memproyeksi Ekonomi Indonesia Melambat pada Kuartal III 2026

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 diperkirakan berada di rentang 5% hingga 5,2% secara tahunan (YoY). Proyeksi tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan capaian kuartal sebelumnya, di tengah tekanan konsumsi dan investasi serta gangguan akibat bencana di sejumlah daerah, dilansir dari Nasional. Sejumlah ekonom menilai perekonomian nasional masih memiliki daya tahan untuk mempertahankan pertumbuhan di atas 5%.

Namun, kontribusi berbagai sektor penggerak ekonomi mulai menunjukkan perkembangan yang tidak merata. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2026 mencapai 5,15%-5,2%. Angka tersebut berada di bawah realisasi pertumbuhan kuartal II-2026 yang tercatat sebesar 5,29%.

Menurut David, ekspor dan kegiatan manufaktur masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, pengeluaran rumah tangga dan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan kinerja pada kuartal sebelumnya.

Perkembangan konsumsi dan investasi juga menjadi perhatian Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman. Kedua komponen tersebut dinilai tetap berperan sebagai penggerak utama ekonomi selama kuartal III-2026.

Di sektor manufaktur, terdapat indikasi perbaikan yang terlihat melalui Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia. Indeks tersebut mencapai 52,4 pada September 2026, meningkat dibandingkan posisi 49,8 pada bulan sebelumnya.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Rizal mengingatkan bahwa kenaikan indeks dalam satu bulan belum dapat dijadikan bukti bahwa aktivitas industri telah menguat secara konsisten selama keseluruhan kuartal. Perkiraan lain disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede. Ia memprediksi perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,23% pada kuartal III-2026.

Menurut Josua, penurunan laju pertumbuhan tersebut masih tergolong terbatas. Kondisi ini belum menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi nasional mengalami pelemahan secara bersamaan. Dari sisi pengeluaran masyarakat, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 5,13%.

Angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan realisasi pada kuartal II-2026 yang mencapai 5,06%. Walaupun terdapat peningkatan, pemulihan kemampuan belanja masyarakat belum dirasakan secara merata. Kelompok menengah ke bawah masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga pangan dan biaya hidup.

Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah diperkirakan mengalami penurunan laju pertumbuhan. Komponen ini diproyeksikan turun dari 15,97% pada kuartal II-2026 menjadi 9,98% pada kuartal III-2026.

Penanaman modal yang tercermin melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga diperkirakan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhannya diproyeksikan mencapai 5,59%, dibandingkan 6,87% pada periode sebelumnya. Josua menilai ketahanan ekonomi nasional masih cukup baik, meskipun sumber pertumbuhannya semakin terkonsentrasi pada komponen tertentu. "Kami melihat perekonomian masih cukup tangguh untuk tumbuh di atas 5%, tetapi sumber pertumbuhannya semakin tidak merata," ujar Josua.

Bencana berpotensi menghambat aktivitas ekonomi daerah

Selain perkembangan konsumsi dan investasi, bencana di sejumlah wilayah turut menjadi risiko yang perlu diperhitungkan. Gangguan tersebut dapat memengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari produksi pertanian hingga sektor perdagangan.

Aktivitas distribusi barang dan layanan pariwisata di daerah terdampak juga berpotensi mengalami hambatan. Besarnya pengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional akan ditentukan oleh luas wilayah terdampak serta durasi gangguan. Josua menilai kontribusi bencana terhadap penurunan PDB secara nasional sejauh ini relatif terbatas. Hal tersebut karena kegiatan manufaktur, konstruksi, dan investasi masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Namun, kondisi dapat memberikan tekanan lebih besar apabila gangguan berlangsung dalam waktu panjang. Produksi pangan berisiko menurun, pendapatan masyarakat di daerah terdampak dapat terganggu, dan ongkos distribusi berpotensi meningkat. Untuk mengurangi dampak tersebut, Josua menekankan perlunya percepatan perbaikan infrastruktur di wilayah yang mengalami bencana. Pemulihan fasilitas pendukung aktivitas ekonomi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Selain pembangunan kembali infrastruktur, pemerintah perlu memastikan jalur distribusi pangan tetap berfungsi dengan baik. Kelancaran penyaluran kebutuhan pokok diperlukan untuk menjaga aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketepatan penyaluran belanja pemerintah serta bantuan sosial juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diperlukan untuk membantu melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang masih menghadapi tekanan harga pangan dan biaya hidup.