Prancis dan Jerman Desak UE Perkuat Pertahanan Ekonomi dari China

Prancis dan Jerman mendesak Uni Eropa (UE) memperkuat sistem pertahanan ekonomi dengan menyiapkan instrumen baru guna membalas tindakan negara luar yang merugikan pasar internal blok tersebut, dilansir dari Internasional. Langkah tegas ini berpotensi menjadikan China sebagai salah satu sasaran utama kebijakan pertahanan perdagangan kawasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengajukan usulan resmi tersebut melalui surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Pengiriman dokumen dilakukan menjelang pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels untuk membahas ketidakseimbangan perdagangan global. Praktik pasar yang mendistorsi persaingan secara sistemik dinilai telah mengancam stabilitas ekonomi serta basis industri Eropa. Penilaian Macron dan Merz menegaskan Uni Eropa memerlukan mekanisme respons yang lebih cepat dan efektif untuk meredam risiko geoekonomi tersebut.

Komisi Eropa menyambut positif dokumen usulan bersama dari Prancis dan Jerman tersebut. Usulan ini dianggap sebagai bahan masukan penting dalam pembahasan strategi menghadapi risiko geoekonomi serta tekanan perdagangan internasional.

Instrumen perlindungan baru ini menyasar berbagai tindakan seperti praktik dumping, subsidi besar-besaran, serta pembatasan konvertibilitas mata uang. Pemerintah Jerman menilai UE membutuhkan mekanisme kuat setara tarif Section 301 milik Amerika Serikat atau pembatasan ekspor mineral kritis China. Peningkatan efektivitas instrumen perlindungan perdagangan didorong agar cakupan penyelidikan dapat diperluas dari produk tunggal menjadi sektor industri secara menyeluruh. Langkah cepat juga didesak untuk menangani lonjakan impor bahan kimia, polyethylene terephthalate (PET), hingga kendaraan hibrida.

Dua instrumen spesifik diusulkan untuk memperkuat keamanan ekonomi Uni Eropa. Instrumen pertama dirancang untuk mengurangi ketergantungan pasokan komoditas penting, sedangkan instrumen kedua membatasi akses pasar tunggal bagi negara yang merusak persaingan usaha. Aktivasi tindakan balasan diusulkan berlaku secara otomatis oleh Komisi Eropa, kecuali jika ditolak oleh mayoritas berkualifikasi negara anggota. Mekanisme tersebut dirancang agar blok Uni Eropa mampu merespons ancaman ekonomi secara dinamis.

Penerapan kebijakan baru ini tetap memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa serta pemerintah negara anggota UE. Pihak Prancis menilai pembentukan aturan baru sudah sangat mendesak karena ketidakseimbangan perdagangan dengan mitra luar makin sulit ditoleransi.