Pramono Pastikan DKI Kuasai Mayoritas Saham BUMD IPO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana penawaran umum perdana saham atau IPO untuk Bank Jakarta dan PAM Jaya dengan memastikan kendali tetap berada pada pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu pada 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari penguatan pengelolaan BUMD.

Menurut Pramono, kepemilikan mayoritas Pemprov DKI akan diatur melalui peraturan daerah yang sedang diusulkan. Skema IPO juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme perusahaan daerah.

"Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Rencana perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan daerah menjadi bagian dari persiapan menuju penguatan korporasi. Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta membahas empat Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna pada 1 Oktober 2026.

Empat rancangan tersebut mencakup pembentukan Dana Cadangan Daerah, perubahan Perumda Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah, perubahan PT Bank Jakarta menjadi perseroan daerah, serta perubahan PT Transportasi Jakarta menjadi perseroan daerah.

Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tata kelola BUMD bertujuan memperluas pengawasan publik terhadap perusahaan daerah. Ia menyebut IPO sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pengelolaan yang lebih terbuka.

"Termasuk seperti yang saya sampaikan, beberapa BUMD saya akan dorong untuk segera IPO. Kenapa? Supaya kontrol publiknya menjadi lebih baik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan pengelolaan tidak akan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan BUMD strategis tersebut.

"Maka tidak ada ruang sebenarnya untuk pengelolaan atau kewenangan itu dialihkan kepada siapa pun. Saya tidak akan mengizinkan karena makanya dalam Perda juga kita kunci, baik yang untuk Bank Jakarta maupun PAM Jaya, bahwa sepenuhnya pengelolaan dan sebagainya itu oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui BUMD-nya," jelas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Selain IPO BUMD, Pemprov DKI menyiapkan penerbitan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana Cadangan Daerah juga diusulkan untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok obligasi saat jatuh tempo.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebut pembentukan dana cadangan diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dana tersebut nantinya dialokasikan melalui APBD.

"Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan," ujar Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Ima menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerbitan Obligasi Daerah.

"Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah," jelas Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Pramono juga menilai perubahan bentuk badan hukum BUMD dapat meningkatkan efektivitas pengawasan karena melibatkan mekanisme yang lebih luas dibanding pengawasan internal pemerintah.

"Saya sebagai Gubernur pasti tidak punya daya tangan saya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Maka perubahan ini semata-mata untuk membuat transparansi, efektivitas, dan juga agar BUMD yang ada di Jakarta ini menjadi jauh lebih sehat," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.