Pramono Lanjutkan Penanganan Banjir dan Pelebaran Jalan di Kembangan

Penanganan banjir, penguraian kemacetan, dan peningkatan pengelolaan sampah menjadi tiga agenda utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas ketiga persoalan tersebut dalam rapat bersama jajaran pemerintah setempat pada Selasa (3/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pramono menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, pelebaran jalan, serta optimalisasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di Meruya Selatan.

"Di Kecamatan Kembangan ini ada tiga isu utama, yang pertama adalah berkaitan dengan banjir, yang kedua adalah berkaitan dengan kemacetan, perluasan jalan, yang ketiga adalah berkaitan dengan TPS3R di Meruya Selatan," ujar Pramono, Selasa (3/11/2026).

Untuk mengurangi risiko banjir dan genangan, Pemprov DKI memastikan pembangunan sheet pile sepanjang sekitar 2,3 kilometer tetap berjalan. Pemerintah daerah juga menyiapkan normalisasi saluran sebagai bagian dari penanganan persoalan air di kawasan Kembangan.

Selain pekerjaan pengendalian banjir, Pemprov DKI telah menyetujui rencana pelebaran Jalan Raya Joglo. Namun, penyelesaian proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan target awal.

Pramono menyampaikan bahwa pengerjaan pelebaran jalan kemungkinan belum rampung pada 2027. Pemerintah daerah memperkirakan proyek tersebut dapat berlanjut hingga 2028.

"Memang mungkin tidak selesai di tahun 2027 ini, untuk pelebaran dan sebagainya mungkin perlu waktu sampai dengan 2028," ujar Pramono.

Persoalan pengelolaan sampah di TPS3R Meruya Selatan juga masuk dalam pembahasan. Menurut Pramono, fasilitas tersebut mempunyai kapasitas pengolahan sebesar 7,3 ton, sedangkan volume sampah yang saat ini diolah setiap hari baru berkisar 3,5-4 ton.

Untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas tersebut, Pemprov DKI membuka kesempatan kerja sama dengan pihak swasta. Kebijakan ini mengacu pada Pergub Nomor 5 Tahun 2026 yang mendorong keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah.

Pramono mempersilakan kerja sama tersebut selama memberikan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah di Jakarta.

"Untuk TPS3R yang di Meruya Selatan, agar ini kalau memang bisa dikerjasamakan dengan swasta, saya persilakan selama itu memberikan manfaat bagi pengurangan sampah secara signifikan di Jakarta ini," ujar Pramono.

Pramono juga mencontohkan pengelolaan TPS3R di sejumlah lokasi yang dinilai mampu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Pengembangan fasilitas di Meruya Selatan diharapkan dapat mendukung pengurangan sampah melalui pengolahan di tingkat kawasan.

Selain menetapkan langkah penanganan berbagai persoalan, Pramono meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menjalankan keputusan yang dihasilkan dalam rapat tingkat kecamatan. Menurutnya, pertemuan tersebut telah melibatkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti setiap keputusan.

Ia menegaskan bahwa rapat di tingkat kecamatan memiliki mekanisme yang sama dengan pertemuan di Balai Kota. Karena itu, keputusan yang telah disepakati tidak perlu menunggu seluruh agenda kunjungan ke 44 kecamatan selesai.

"Jadi yang kecamatan begini, semua yang rapat di kecamatan yang sudah diputuskan langsung dieksekusi," kata Pramono.

Pelaksanaan keputusan tersebut menjadi tanggung jawab OPD sesuai bidang masing-masing. Pramono meminta jajaran pemerintah daerah langsung memproses hasil pembahasan agar persoalan yang telah diidentifikasi dapat segera ditangani.

"Pokoknya yang sudah diputuskan segera ditindaklanjuti," tegas Pramono.