Prabowo Targetkan Penataan 700 BUMN hingga Desember 2026

Pemerintah telah menutup atau merampingkan 364 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Rabu, 21 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya efisiensi perusahaan negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 pada Kamis, 22 Oktober 2026, dengan target penataan mencapai 700 perusahaan hingga akhir tahun, dilansir dari Nasional.

Prabowo menyebut jumlah awal BUMN yang mencapai 1.074 perusahaan telah berkurang melalui konsolidasi, penutupan, dan perampingan. Pemerintah memprioritaskan perusahaan yang dinilai tidak efisien, terus merugi, atau memiliki masalah dalam pelaporan keuangan.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menjelaskan perkembangan penataan perusahaan negara yang telah dilakukan pemerintah.

"Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah perampingan. Kita sudah kurang lebih 360, 364, ya, sampai tadi malam," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Ia menetapkan Desember 2026 sebagai batas waktu untuk mencapai sasaran penataan berikutnya. Perusahaan yang menjadi sasaran mencakup entitas yang tidak efisien, mengalami kerugian, maupun bermasalah dalam penyusunan laporan keuangan.

Prabowo menegaskan bahwa perusahaan dengan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari langkah penutupan yang direncanakan pemerintah.

"Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup, yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, kita tutup," ujar Prabowo.

Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah menilai pembenahan BUMN juga perlu menghasilkan perbaikan kinerja keuangan. Prabowo menyatakan sejumlah perusahaan yang sebelumnya kesulitan memperoleh keuntungan kini mencatatkan hasil positif setelah dilakukan pembenahan.

Ia menyebut beberapa perusahaan mengalami peningkatan keuntungan hingga ratusan persen, meskipun tidak merinci nama perusahaan maupun periode penghitungan yang digunakan.

"BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen," kata Prabowo.

Prabowo mengaitkan restrukturisasi BUMN dengan upaya memperbaiki tata kelola perekonomian nasional. Menurut dia, perusahaan negara perlu dikelola dengan mempertimbangkan produktivitas dan kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga ingin mengarahkan pengelolaan aset negara agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Prabowo menekankan bahwa perusahaan yang dipertahankan harus mampu mendukung kepentingan rakyat melalui pengelolaan yang lebih efektif.

Dalam penjelasannya, Prabowo kembali menegaskan arah pengelolaan perusahaan negara yang ingin dicapai pemerintah.

"Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," kata Prabowo.