Prabowo Lantik Maulana Bungaran Jadi Wamen Imigrasi

Presiden Prabowo Subianto melantik advokat Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dilansir dari Medcom, Maulana mengisi jabatan yang sebelumnya dipegang Silmy Karim setelah berkiprah dalam bidang hukum dan politik, termasuk mendampingi Prabowo dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

Maulana menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dalam sumpah tersebut, ia juga berjanji menaati peraturan perundang-undangan, menjaga etika jabatan, dan melaksanakan amanah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai wakil menteri, ia akan mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai arahan pimpinan kementerian.

Maulana lahir di Dumai, Riau, pada 9 Mei 1979. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 1997–2003, kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2018.

Latar belakang pendidikan hukum tersebut mendukung kiprahnya sebagai advokat. Pengalamannya mencakup penanganan sengketa pemilihan umum dan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Pemilihan Presiden 2019, Maulana tercatat sebagai anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Lima tahun kemudian, ia kembali terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden sebagai bagian dari tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, pasangan Prabowo-Gibran berkedudukan sebagai pihak terkait menghadapi permohonan yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tim hukum Prabowo-Gibran dipimpin Yusril Ihza Mahendra, dengan Maulana sebagai salah satu advokat yang memberikan pendampingan hukum. Selain menangani perkara pemilu, Maulana pernah menjabat Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, yang memperkuat rekam jejaknya dalam organisasi politik dan advokasi hukum.

Pada 2023, Maulana menjadi salah satu kuasa hukum pemohon dalam perkara pengujian ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di MK. Namanya tercatat dalam perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 sebagai advokat yang mewakili pemohon dari kalangan kader Partai Gerindra. Pengalaman Maulana juga mencakup seleksi pejabat lembaga negara.

Ia ditunjuk sebagai anggota Panitia Seleksi calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025. Dalam kepanitiaan tersebut, Dhahana Putra menjabat sebagai ketua merangkap anggota. Panitia seleksi bertugas menilai para kandidat melalui tahapan administrasi, penilaian kualitas, dan pemeriksaan integritas sebelum menetapkan tujuh nama calon untuk disampaikan kepada Presiden dan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada 16–18 September 2025, Maulana juga tercatat menjadi panelis dalam wawancara calon anggota KY periode 2025–2030 di Jakarta. Pengalaman tersebut menambah keterlibatannya dalam proses seleksi pejabat yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan integritas penegakan hukum.