Prabowo Salurkan Bantuan Rp 240 Miliar untuk Karhutla Kalbar

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp 240 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran dana tersebut dalam dua tahap untuk pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Jumat (23/10/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli menjelaskan, bantuan tahap pertama sebesar Rp 200 miliar telah ditransfer kepada pemerintah provinsi dan 10 kabupaten kota. Pemerintah kemudian mengajukan tambahan bantuan untuk sejumlah daerah yang belum menerima dana pada tahap awal.

Menurut Raja Juli, pengajuan lanjutan mempertimbangkan kondisi serta peningkatan karhutla yang berbeda di setiap wilayah. Presiden menyetujui bantuan tambahan bagi empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.

Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Raja Juli menjelaskan bahwa permohonan bantuan diajukan setelah pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dukungan kepada pemerintah pusat.

"Gubernur benar menyampaikan hal tersebut, saya telah mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk meminta bantuan presiden bagi Kalimantan Barat," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Raja Juli menyatakan bantuan lanjutan diberikan setelah pemerintah mempertimbangkan kebutuhan daerah yang belum terakomodasi pada penyaluran pertama. Persetujuan tersebut mencakup empat kabupaten yang dinilai memerlukan dukungan penanganan karhutla.

Ia menyebut dana untuk empat kabupaten itu telah diterima pemerintah daerah masing-masing sekitar dua hari sebelum pernyataannya disampaikan dalam rapat koordinasi.

"Syukur kepada Tuhan, Bapak Presiden kembali menyetujui pemberian bantuan kepada empat kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau, dan sejak dua hari lalu dana sudah masuk ke rekening masing-masing daerah," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.

Raja Juli meminta pemerintah kabupaten menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan penanganan karhutla dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti surat edaran yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

"Karena itu, para bupati perlu memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara maksimal dan sesuai peruntukannya, berdasarkan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.