Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan Legislator Pekanbaru di Soetta

Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan yang melibatkan dua anggota DPRD Kota Pekanbaru, Riau, di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Kasus ini dilaporkan setelah seorang legislator berinisial F mengaku didorong dan dicekik oleh rekannya berinisial Z, sementara penyidik masih mengumpulkan bukti dan menunggu persetujuan untuk meminta klarifikasi.

Berdasarkan laporan yang diterima Polres Bandara Soekarno-Hatta, peristiwa itu terjadi ketika rombongan anggota DPRD Kota Pekanbaru hendak kembali ke Pekanbaru setelah berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebab pasti perselisihan kedua legislator tersebut belum diketahui.

Dalam laporan tersebut, F disebut menyampaikan keberatan atas pernyataan yang muncul setelah konsultasi di Kemendagri. Z kemudian diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Anggota DPRD lainnya, berinisial R dan VP, disebut sempat melerai pertikaian itu.

F melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Bandara Soekarno-Hatta pada 10 Agustus 2026. Perkara itu tercatat dengan nomor laporan LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.

Penyelidikan dilakukan terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esha, menyatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengecek rekaman kamera pengawas atau CCTV. Polisi juga mengajukan permohonan izin atau persetujuan tertulis kepada Gubernur Riau untuk meminta klarifikasi dari anggota DPRD yang terlibat.

Menjelaskan tindak lanjut atas laporan tersebut, Esha menegaskan bahwa kepolisian menjalankan proses berdasarkan tugas penegakan hukum.

"Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik," ujar Esha dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (23/10).

Menurut Esha, proses klarifikasi masih terkendala belum adanya jawaban atas permohonan persetujuan tertulis yang diajukan kepada Gubernur Riau. Penyidik terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau untuk menentukan langkah berikutnya.

Polres Bandara Soekarno-Hatta juga telah mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor. Surat itu memuat informasi mengenai permohonan izin untuk mengundang anggota DPRD Kota Pekanbaru guna menjalani klarifikasi.

Esha menyampaikan bahwa kepolisian masih menunggu tanggapan pemerintah daerah dan telah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan serta Biro Hukum Gubernur Riau.

"Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau," ujar Esha.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tetap mengacu pada laporan yang diterima kepolisian, bukan kepentingan politik pihak tertentu. Penyidik, menurut Esha, mengutamakan profesionalisme selama penyelidikan berlangsung.

"Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme," ujar Esha.