Banten Izinkan Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama

Pemilik kendaraan bekas di Provinsi Banten dapat memperpanjang STNK tahunan tanpa menyertakan KTP pemilik sebelumnya hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen identitas pemilik pertama, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Meski demikian, fasilitas tersebut bukan pembebasan kewajiban administrasi kendaraan. Pemohon tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan bersedia melakukan proses balik nama kendaraan pada 2027.

Program yang diterapkan di seluruh layanan Samsat Provinsi Banten ini mulai berlaku pada 1 Mei dan dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026. Masyarakat yang ingin memanfaatkannya perlu menyiapkan dokumen serta memberikan pernyataan sesuai ketentuan.

Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi untuk membayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik asli.

1. Membuat surat pernyataan resmi.
2. Mengisi formulir yang disediakan Samsat.
3. Menyatakan bahwa pemegang kendaraan saat ini merupakan pengguna terakhir.
4. Menyatakan kesediaan untuk melakukan balik nama kendaraan pada 2027.
5. Menyertakan nomor telepon aktif untuk keperluan verifikasi oleh petugas Samsat.

Persyaratan tersebut menjadi bagian dari mekanisme administrasi yang harus dijalani pemohon. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan seluruh dokumen dan informasi yang diminta telah disiapkan sebelum mengurus perpanjangan.

Kewajiban Balik Nama Kendaraan pada 2027

Salah satu ketentuan utama dalam program ini adalah kesediaan pemohon untuk mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tahun berikutnya. Ketentuan tersebut harus dinyatakan melalui surat pernyataan yang disertakan dalam pengajuan.

Bapenda Banten menjelaskan bahwa fasilitas ini diberikan dengan persyaratan khusus terkait perubahan kepemilikan kendaraan.

"Kemudahan ini berlaku dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada tahun 2027. BBN-KB sendiri merupakan proses administrasi pengalihan kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru," demikian dikutip dari Instagram Bapenda Banten.

BBN-KB merupakan proses administratif untuk mencatat peralihan kepemilikan dari pemilik sebelumnya kepada pemilik baru. Dalam skema ini, kewajiban tersebut tidak dihapus, melainkan harus dituntaskan pada 2027 sesuai pernyataan yang disampaikan ketika mengurus pajak kendaraan.

Nomor Telepon Digunakan untuk Verifikasi

Selain surat pernyataan dan formulir Samsat, pemohon diwajibkan mencantumkan nomor telepon yang masih aktif. Berdasarkan keterangan di situs resmi Pemprov Banten, nomor tersebut diperlukan petugas Samsat untuk melakukan verifikasi sebagai bagian dari validasi data.

Persyaratan ini menjadi salah satu unsur pemeriksaan administrasi bagi pemilik kendaraan yang menggunakan fasilitas perpanjangan tanpa KTP pemilik pertama. Oleh sebab itu, nomor kontak yang diberikan harus dapat digunakan ketika petugas melakukan pemeriksaan.

Risiko Jika Tidak Melakukan Balik Nama

Kemudahan perpanjangan STNK tanpa KTP pemilik lama disertai pengawasan terhadap kendaraan yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Pemprov Banten menyebut kendaraan yang menggunakan skema relaksasi ini akan dimasukkan ke dalam sistem pengawasan dan diwajibkan menjalani proses balik nama pada 2027.

Dalam keterangan di situs resminya, Pemprov Banten juga menjelaskan konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

"Meski memberikan kemudahan, kebijakan ini tetap memiliki ketentuan tambahan. Kendaraan yang menggunakan skema relaksasi tanpa KTP pemilik pertama, akan langsung masuk dalam sistem pengawasan dan diwajibkan melakukan balik nama pada tahun 2027. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sistem registrasi kendaraan dapat melakukan pemblokiran sebagai bagian dari penertiban administrasi," tulis Pemprov Banten di situs resminya.

Dengan demikian, pemilik kendaraan bekas yang memanfaatkan program ini tetap harus memperhatikan batas waktu dan kewajiban administrasi yang berlaku. Fasilitas tersebut hanya memberikan kemudahan untuk memperpanjang STNK tahunan tanpa KTP pemilik lama selama periode kebijakan, sedangkan proses balik nama tetap harus dilakukan pada 2027.