Periklindo Dukung Pembebasan Ganjil Genap untuk Mobil Hybrid

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendukung usulan pemberian keistimewaan lalu lintas bagi mobil hybrid, termasuk pembebasan aturan ganjil genap di perkotaan. Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyampaikan dukungan tersebut di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), dengan alasan teknologi hybrid turut mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan emisi karbon.

Dilansir dari Detik Oto, dukungan Periklindo sejalan dengan usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mendorong insentif nonfiskal bagi kendaraan berteknologi elektrifikasi. Kebijakan tersebut mencakup mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan Range Extended Electric Vehicles (REEV).

Moeldoko menilai kendaraan hybrid layak memperoleh fasilitas yang juga diberikan kepada kendaraan listrik karena kontribusinya terhadap penghematan energi dan pengurangan emisi.

"Kami berpandangan bahwa hybrid juga berkontribusi terhadap pengurangan BBM dan CO2, sehingga masuk dalam kategori kendaraan listrik," ujar Moeldoko.

Selain pembebasan ganjil genap, Periklindo mendorong insentif nonfiskal berupa pengaturan zona khusus bagi kendaraan listrik. Gagasan tersebut telah dibahas dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Moeldoko menjelaskan bahwa insentif nonfiskal perlu berjalan berdampingan dengan insentif fiskal agar adopsi kendaraan listrik dapat berlangsung lebih cepat.

"Keduanya diperlukan agar adopsi berlangsung lebih cepat. Sebagai contoh, saya berdiskusi dengan gubernur mengenai inisiatif nonfiskal, termasuk penetapan zona tertentu yang dapat digunakan oleh kendaraan listrik. Hal itu juga telah kami diskusikan," ujar Moeldoko.

Ia juga mengusulkan agar pendekatan serupa dipertimbangkan di wilayah lain, terutama kawasan wisata, untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

"Mungkin kebijakan seperti itu juga perlu diterapkan di daerah lain, termasuk kawasan wisata," tambah Moeldoko.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan perluasan fasilitas bagi kendaraan elektrifikasi agar transisi energi berjalan lebih cepat. Menurut dia, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi dan menekan emisi gas buang.

Sarmuji menjelaskan bahwa bentuk insentif nonfiskal dapat berupa kemudahan administrasi, pengecualian aturan ganjil genap, fasilitas parkir khusus, serta penyediaan sarana pengisian daya bagi kendaraan yang membutuhkannya.

"Insentif nonfiskal dapat berupa kemudahan administrasi, izin melintas di kota tanpa terkena aturan ganjil genap, parkir khusus, serta fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkannya," ujar Sarmuji setelah bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Sarmuji, fasilitas administrasi dan pengecualian ganjil genap selama ini telah tersedia bagi kendaraan listrik berbasis baterai penuh (BEV). Pemerintah kini mempertimbangkan penambahan insentif bagi teknologi elektrifikasi lainnya, termasuk PHEV dan REEV.

"Kendaraan listrik berbasis baterai penuh selama ini sudah mendapatkan insentif yang memadai, baik dalam administrasi maupun pengecualian ganjil genap. Sementara itu, tambahan insentif untuk plug-in hybrid dan REEV masih akan dirumuskan," tegas Sarmuji.