Pengawasan PFII Berpotensi Tumpang Tindih dengan OJK dan BI

Pembentukan regulator khusus di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) membawa tantangan baru bagi sistem pengawasan sektor keuangan. Potensi tumpang tindih kewenangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian yang perlu diantisipasi. Persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antarotoritas, terutama dalam mengawasi kelompok usaha perbankan yang memiliki kegiatan di dalam kawasan maupun di luar kawasan.

Dikutip dari Keuangan, sejumlah ekonom menilai koordinasi pengawasan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Landasan pembentukan lembaga khusus tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Regulasi ini mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan (LPJK) PFII dengan kewenangan khusus untuk mengelola kawasan.

Adapun pengawasan aktivitas sektor keuangan di wilayah tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas PFII (LP PFII) atau LPJK PFII sesuai ketentuan undang-undang. Pada saat bersamaan, OJK tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri keuangan nasional.

Risiko dualisme pengawasan dan hubungan antarlembaga

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, keberadaan dua otoritas secara formal memang membuka kemungkinan terjadinya pengawasan ganda. Namun, model regulator berdasarkan wilayah sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah pusat keuangan internasional. Menurut Yusuf, persoalan utamanya bukan terletak pada jumlah regulator, melainkan kejelasan batas tanggung jawab, mekanisme pertukaran informasi, serta penanganan ketika terjadi krisis.

“Model regulator berbasis wilayah seperti ini lazim diterapkan di pusat keuangan internasional. Jadi, keberadaan dua regulator bukan persoalan selama batas kewenangan, pertukaran data, dan tanggung jawab ketika terjadi krisis diatur secara jelas,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (2/11/2026). Salah satu mekanisme perlindungan yang disiapkan adalah kewajiban bank di PFII membentuk badan hukum tersendiri. Pemisahan tersebut memungkinkan modal, neraca keuangan, dan proses penyelesaian bank di kawasan dikelola secara terpisah dari perusahaan induknya di dalam negeri.

Meski demikian, pemisahan secara hukum tidak serta-merta menghilangkan hubungan risiko. Keterkaitan kepemilikan, sumber pendanaan, transaksi antarperusahaan dalam satu grup, hingga reputasi tetap dapat menjadi jalur penyebaran masalah keuangan. Karena itu, pengawasan terhadap konglomerasi keuangan yang berada di bawah yurisdiksi dua regulator perlu dirancang secara menyeluruh. Pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada masing-masing badan hukum, tetapi juga harus memperhatikan hubungan bisnis dalam kelompok usaha.

Standar kehati-hatian tetap menjadi syarat utama

Yusuf berpandangan bahwa PFII dapat memberikan kemudahan administratif untuk meningkatkan daya tarik kawasan. Proses perizinan yang lebih cepat dan fleksibilitas pelaporan dapat diterapkan tanpa mengurangi ketatnya pengawasan terhadap risiko keuangan.

“Kemudahan dapat diberikan dalam bahasa pelaporan, penggunaan valuta asing, atau proses perizinan. Sementara itu, ketentuan mengenai modal, likuiditas, manajemen risiko, dan pencegahan pencucian uang harus tetap kuat,” jelasnya. Yusuf mengidentifikasi tiga pengamanan yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, bank yang beroperasi di PFII tidak diperbolehkan menghimpun dana ritel dari masyarakat di luar kawasan. Kedua, eksposur perusahaan induk terhadap anak usaha di PFII harus masuk dalam perhitungan permodalan grup. Transaksi antarentitas yang memiliki hubungan afiliasi juga perlu mendapatkan pembatasan.

Ketiga, pemberian fasilitas perpajakan harus didasarkan pada keberadaan aktivitas usaha dan substansi ekonomi yang benar-benar berlangsung. Dengan demikian, insentif tidak hanya dimanfaatkan untuk memindahkan transaksi secara administratif.

Senada dengan pandangan tersebut, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Muhammad Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa ketidakjelasan batas tugas LPJK PFII, OJK, dan BI dapat menimbulkan persoalan pengawasan. Menurut Rizal, pembentukan badan hukum terpisah memang membantu memperjelas tanggung jawab dan posisi neraca setiap entitas. Namun, mekanisme tersebut belum cukup untuk memutus keterkaitan risiko antara bank di kawasan dan perusahaan induknya.

“Pembagian pengawasan harus mencakup entitas, kelompok usaha, dan transaksi lintas kawasan. Pemisahan badan hukum tidak boleh menciptakan celah pengawasan,” kata Rizal. Dia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan risiko dan standar kehati-hatian. Persyaratan permodalan, likuiditas, pencadangan, serta pencegahan pencucian uang tidak seharusnya dikurangi hanya untuk menarik lebih banyak bank beroperasi di PFII.

Selain itu, pengawasan konsolidasi, transparansi pemilik manfaat, dan pembatasan transaksi afiliasi diperlukan. Ketiga aspek tersebut berfungsi mencegah pemindahan risiko maupun penyamaran kualitas aset melalui aktivitas usaha di kawasan khusus.

Daya saing PFII dan potensi manfaat ekonomi

Di luar tantangan pengawasan, keberadaan regulator khusus juga berpeluang meningkatkan daya saing industri keuangan nasional. Efisiensi perizinan dan kepastian hukum dapat menjadi keunggulan untuk menarik pelaku usaha keuangan.

Namun, bertambahnya lembaga pengawas berpotensi memunculkan konsekuensi lain berupa peningkatan biaya koordinasi dan kepatuhan. Oleh sebab itu, manfaat pembentukan PFII perlu dinilai berdasarkan hasil ekonomi yang benar-benar dihasilkan. Rizal menyebut tambahan modal asing bersih, penurunan biaya pembiayaan, serta pertumbuhan pembiayaan produktif sebagai indikator keberhasilan kawasan.

Ketiga ukuran tersebut dapat membantu membedakan investasi baru dari sekadar perpindahan transaksi yang sebelumnya berlangsung di dalam negeri. Jika perusahaan hanya memindahkan aktivitas domestiknya demi memperoleh fasilitas perpajakan, kontribusi ekonomi PFII berpotensi terbatas. Kondisi tersebut bahkan dapat mengurangi basis penerimaan pajak tanpa menghasilkan tambahan kegiatan produktif.

Sementara itu, Yusuf melihat peluang pengembangan model perbankan universal atau universal banking yang menggabungkan layanan perbankan komersial dengan kegiatan investasi. Skema tersebut berpotensi memperluas pilihan layanan keuangan di PFII.

Bank nasional juga dapat memanfaatkan entitas yang beroperasi di kawasan untuk menjangkau kebutuhan pembiayaan valuta asing dalam jumlah besar. Peluang tersebut terutama berkaitan dengan pendanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan PFII menghasilkan kegiatan bisnis serta arus modal tambahan. Pemindahan nasabah korporasi dari perusahaan induk domestik ke anak usaha di kawasan yang memperoleh fasilitas pajak belum cukup mencerminkan pertumbuhan ekonomi baru.

Koordinasi krisis dan perlindungan sistem perbankan

Untuk mengurangi risiko pengawasan yang terfragmentasi, Yusuf mendorong penerapan pertukaran data secara langsung antara regulator. Pengawasan bersama terhadap grup keuangan yang memiliki aktivitas di PFII dan pasar domestik juga diperlukan. Selain koordinasi rutin, mekanisme penanganan krisis harus terhubung dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Keterhubungan tersebut diperlukan agar respons terhadap persoalan lembaga keuangan tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan.

Rizal turut menyoroti perlunya penunjukan otoritas utama yang bertanggung jawab dalam setiap penanganan kasus. Kejelasan mengenai pihak yang memimpin proses penyelesaian akan membantu menghindari ketidakpastian ketika sebuah entitas menghadapi masalah. Cakupan penjaminan simpanan, dukungan likuiditas, dan prosedur resolusi juga harus ditetapkan sejak awal.

Pengaturan tersebut penting untuk membatasi kemungkinan kegagalan entitas di PFII menyebar ke sektor perbankan nasional atau menimbulkan beban bagi negara. Dengan demikian, pemisahan regulator di PFII dapat mendukung peningkatan daya saing keuangan nasional apabila disertai pembagian kewenangan yang tegas, pengawasan grup secara terintegrasi, serta protokol penanganan krisis yang terkoordinasi.