Pengangguran Indonesia Turun Menjadi 4,65 Persen pada 2026

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 4,65 persen pada 2026. Angka tersebut mendekati tingkat pengangguran pada 1994 yang tercatat sebesar 4,36 persen, dilansir dari Medcom berdasarkan informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Penurunan tersebut berlangsung ketika jumlah angkatan kerja nasional mencapai 155,41 juta orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari laman Kemenko Bidang Perekonomian RI pada Selasa, 27 Oktober 2026, jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 83,32 juta orang pada era 1990-an. Perbandingan antara kedua periode memperlihatkan perubahan skala pasar tenaga kerja nasional. Meski persentase pengangguran mendekati level yang tercatat lebih dari tiga dekade sebelumnya, jumlah orang yang membutuhkan kesempatan kerja kini jauh lebih besar.

Riwayat TPT Indonesia menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan pernah menghadapi tekanan yang cukup besar. Pada 2005, tingkat pengangguran tercatat mencapai 11,24 persen setelah krisis moneter, sedangkan pada 2020 angkanya berada di 7,07 persen ketika pandemi covid-19 melanda.

Dibandingkan dengan kedua periode tersebut, TPT sebesar 4,65 persen pada 2026 menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Penurunan ini menjadi salah satu indikator positif dalam melihat kondisi pasar kerja, meskipun belum menggambarkan seluruh aspek kesejahteraan pekerja. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengaitkan capaian tersebut dengan berbagai program yang mendukung sektor riil dan investasi. Menurutnya, upaya tersebut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

“Pemerintah terus memantau dinamika ketenagakerjaan sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi. Capaian TPT 4,65 persen ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” ujar Haryo.

Kualitas Pekerjaan Menjadi Perhatian Pemerintah

Rendahnya tingkat pengangguran belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kondisi ketenagakerjaan. Kualitas pekerjaan yang tersedia serta pengaruhnya terhadap taraf hidup masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, tantangan penyerapan tenaga kerja berlangsung pada skala yang lebih besar dibandingkan era 1990-an.

Karena itu, peningkatan kesempatan kerja perlu berjalan beriringan dengan penguatan keterampilan dan kompetensi pekerja. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya diarahkan untuk menjaga angka pengangguran tetap rendah. Peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan, serta pemanfaatan kapasitas industri turut menjadi bagian dari upaya memperluas penyerapan tenaga kerja yang berkualitas.

Haryo Limanseto menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi pekerja perlu didukung melalui berbagai program pengembangan kemampuan. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan pekerjaan yang tersedia memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui program pelatihan vokasi, upskilling, dan peningkatan utilisasi industri. Fokus kita bukan hanya mempertahankan angka pengangguran di tingkat rendah, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” jelas Haryo. Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan menjadi dua pendekatan yang disebut pemerintah untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja.

Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan industri diharapkan mendukung kebutuhan penyerapan pekerja. Dengan demikian, capaian TPT 4,65 persen pada 2026 perlu dibaca bersama perkembangan jumlah angkatan kerja dan kualitas pekerjaan. Penurunan pengangguran merupakan indikator kemajuan, sedangkan peningkatan kompetensi serta tersedianya pekerjaan yang berdampak pada taraf hidup tetap menjadi perhatian kebijakan ketenagakerjaan.