Kemenag Buka Pengajuan PIP Tahap II Tahun 2026

Kesempatan memperoleh bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kembali dibuka bagi siswa madrasah dan satuan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama menyediakan pengajuan tahap II tahun 2026 melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma).

Dilansir dari Detikcom, pengajuan calon penerima bantuan berlangsung mulai 30 Oktober-8 November 2026. Program ini ditujukan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan keagamaan.

Proses pendaftaran melibatkan operator satuan pendidikan, sedangkan pemeriksaan kelayakan dilakukan oleh verifikator. Penetapan penerima selanjutnya mengikuti tahapan administrasi yang telah ditentukan Kementerian Agama.

Jadwal Pendaftaran PIP Kemenag Tahap II 2026

Ada tiga tahapan utama yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam pengusulan calon penerima bantuan. Masing-masing tahapan memiliki rentang waktu pelaksanaan berbeda.

• 30 Oktober-8 November 2026: Pengajuan calon penerima PIP.
• 3 November-9 November 2026: Proses verifikasi dan validasi data calon penerima.
• 10-12 November 2026: Penetapan daftar nominasi tetap (DNT).

Dengan jadwal tersebut, operator satuan pendidikan perlu menyelesaikan pengusulan sebelum periode pendaftaran berakhir. Pemeriksaan data berlangsung pada rentang waktu yang sebagian beririsan dengan masa pengajuan.

Persyaratan Penerima Bantuan PIP Kemenag

Ketentuan penerimaan bantuan pendidikan ini mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 119 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Salah satu kelompok sasaran program tersebut adalah siswa madrasah pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Terdapat beberapa ketentuan administrasi dan kondisi sosial ekonomi yang menjadi pertimbangan penerimaan.

Persyaratan utama yang harus diperhatikan calon penerima meliputi:

1. Terdaftar dalam EMIS (Education Management Information System).
2. Terdaftar dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
3. Terdaftar pada satuan pendidikan non-formal.

Bagi peserta didik yang belum tercatat dalam DTSEN, pemerintah memberikan prioritas kepada kelompok tertentu. Sasaran tersebut mencakup pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta anak dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Kelompok Siswa yang Menjadi Prioritas

Selain kondisi ekonomi keluarga, sejumlah keadaan khusus juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengusulan penerima PIP. Berikut kelompok yang termasuk sasaran prioritas apabila tidak tercatat dalam DTSEN.

• Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
• Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
• Anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang berasal dari sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
• Siswa yang terdampak bencana alam atau menjadi korban musibah.
• Anak yang pernah berhenti sekolah dan diharapkan kembali melanjutkan pendidikan.
• Peserta didik yang mengalami kelainan fisik.
• Anak dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
• Siswa yang tinggal di wilayah konflik atau menjadi korban aksi terorisme.
• Anak dari keluarga terpidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.
• Anak yang memiliki lebih dari 3 saudara dalam satu rumah.
• Peserta didik dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
• Orang asli Papua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi di Papua.
• Anak Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah perbatasan NKRI.
• Anak veteran.

Peserta didik yang memenuhi kriteria keluarga miskin atau rentan miskin maupun mempunyai kondisi khusus dapat diusulkan oleh satuan pendidikan dan/atau pemangku kepentingan.

Pengusulan kelompok prioritas tersebut harus disertai surat keterangan dari instansi berwenang sebagai bukti pendukung kondisi calon penerima bantuan.

Tata Cara Pengajuan PIP Kemenag Tahap II

Pengajuan calon penerima dilakukan oleh operator masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi PIP Kemenag. Operator perlu menyiapkan akun EMIS dan mengaktifkan sistem keamanan sebelum mengakses layanan.

1. Buka aplikasi PIP melalui alamat pip.kemenag.go.id/login.
2. Masukkan email SSO EMIS dan kata sandi, kemudian pilih akses sebagai operator.
3. Aktifkan fitur 2FA dengan menekan tombol Aktifkan.
4. Unduh aplikasi Google Authenticator pada ponsel.
5. Pindai barcode yang tersedia untuk memperoleh kode OTP melalui Google Authenticator.
6. Masukkan kode OTP yang ditampilkan aplikasi tersebut.
7. Selesaikan proses autentikasi sampai berhasil masuk ke dashboard aplikasi PIP.
8. Periksa daftar nominasi sementara yang terbentuk berdasarkan data siswa dan desil nasional.
9. Pilih peserta didik yang akan diusulkan sebagai calon penerima dalam daftar nominasi tetap.
10. Tunggu pemeriksaan dari verifikator yang berwenang menyetujui atau membatalkan usulan.
11. Apabila pengajuan diterima, operator harus mengunggah surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
12. Setelah seluruh dokumen dan data selesai diverifikasi, bantuan disalurkan ke rekening siswa yang telah ditetapkan.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengajuan tidak berhenti pada pemilihan nama siswa. Pemeriksaan data, persetujuan verifikator, serta kelengkapan dokumen menjadi bagian dari proses sebelum bantuan disalurkan.

Besaran Dana PIP untuk Siswa MI, MTs, dan MA

Nominal bantuan PIP Kemenag tahun 2026 berbeda berdasarkan jenjang pendidikan dan tingkat kelas penerima. Perbedaan jumlah juga berlaku bagi siswa tingkat akhir karena bantuan diberikan untuk satu semester.

Bantuan untuk Madrasah Ibtidaiyah

Siswa MI memperoleh bantuan sebesar Rp 450 ribu. Namun, peserta didik kelas VI menerima Rp 225 ribu karena perhitungan bantuan untuk satu semester.

Sementara itu, siswa kelas I, II, III, IV, dan V mendapatkan bantuan sebesar Rp 450 ribu.

Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah

Penerima dari jenjang MTs memperoleh dana PIP sebesar Rp 750 ribu. Khusus siswa kelas IX, nominal yang diberikan adalah Rp 375 ribu untuk satu semester.

Adapun peserta didik kelas VII dan VIII mendapatkan bantuan sebesar Rp 750 ribu.

Bantuan untuk Madrasah Aliyah

Untuk jenjang MA, alokasi bantuan mencapai Rp 1,8 juta bagi siswa kelas X dan XI. Sementara itu, peserta didik kelas XII menerima Rp 900 ribu untuk satu semester.

Dengan demikian, besaran bantuan untuk setiap jenjang adalah Rp 450 ribu bagi MI, Rp 750 ribu untuk MTs, dan Rp 1,8 juta bagi MA. Nominal khusus kelas tingkat akhir masing-masing mengikuti ketentuan bantuan satu semester.