Pengadilan New Mexico Denda Meta Rp 450 Triliun

Pengadilan negara bagian New Mexico menjatuhkan denda USD 25 miliar atau sekitar Rp 450 triliun kepada Meta setelah juri menyatakan perusahaan teknologi milik Mark Zuckerberg itu menyesatkan masyarakat mengenai kebijakan privasi data. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan perlindungan konsumen yang menyoroti praktik perusahaan dalam menangani privasi dan moderasi konten, dilansir dari Detik iNET.

Menurut hasil persidangan, juri mencatat 43 juta pelanggaran yang dilakukan Meta. Dengan ketentuan denda USD 5.000 untuk setiap pelanggaran, nilai maksimal hukuman yang dapat dikenakan mencapai USD 219 miliar.

Dalam persidangan, pemerintah New Mexico meminta denda sebesar USD 35 miliar hingga USD 40 miliar. Sementara itu, Meta mengajukan nominal yang lebih rendah, yakni USD 3,45 miliar, sebelum Hakim Francis Matthew menetapkan denda sebesar USD 25 miliar.

Gugatan yang diajukan pada 2021 tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pengumpulan data oleh Cambridge Analytica. Perkara ini berfokus pada pernyataan Meta mengenai perlindungan data, privasi pengguna, dan moderasi konten dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa Agung New Mexico Raúl Torrez menyatakan putusan tersebut menjadi penegasan bahwa perusahaan teknologi besar tetap harus mematuhi hukum yang berlaku.

"Sudah terlalu lama perusahaan teknologi besar beroperasi seolah-olah ukuran dan pengaruhnya membuat mereka kebal terhadap hukum," ujar Raúl Torrez, Jaksa Agung New Mexico.

Torrez juga menyoroti konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dinyatakan dalam perkara tersebut. Menurutnya, putusan itu memberikan dasar bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan.

"Perintah denda ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi nyata," ujar Raúl Torrez.

Dana denda tersebut akan digunakan untuk mendukung sistem pendidikan di New Mexico. Berdasarkan putusan yang dilaporkan, denda itu juga dikenai bunga sebesar 15% per tahun hingga seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan.

Torrez menyebut dana tersebut berpotensi membantu pembiayaan pembangunan sekolah di New Mexico selama 100 tahun ke depan. Penggunaan dana untuk sektor pendidikan menjadi salah satu dampak langsung dari putusan pengadilan tersebut.

Di pihak Meta, Chief Legal Officer C.J. Mahoney menentang keputusan pengadilan dan menyatakan perusahaan akan menempuh upaya banding. Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa Meta dapat memenangkan proses hukum lanjutan.

Mahoney menilai perkara tersebut berkaitan dengan pembatasan kebebasan berbicara di ruang digital melalui penerapan aturan baru terhadap konten daring.

"Pada intinya, gugatan ini berupaya mengenakan pungutan atas kebebasan berbicara demi menegakkan aturan baru tentang apa yang boleh disampaikan secara daring," ujar C.J. Mahoney, Chief Legal Officer Meta.