Pemprov DKI Terapkan PJJ Antisipasi Erupsi Gunung Anak Krakatau

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa PAUD hingga SMA/SMK mulai Senin, 7 September 2026, sebagai penanganan darurat atas ancaman abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, sebagaimana dilansir dari Regional.

Langkah antisipasi ini diputuskan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sejak Minggu sore guna melindungi kesehatan seluruh peserta didik serta tenaga kependidikan dari bahaya paparan material vulkanik.

Informasi resmi terkait penyesuaian sistem belajar mengajar ini diterbitkan melalui Surat Edaran Disdik Nomor 91/SE/2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Abu Vulkanik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin, 7 September 2026 sampai pemberitahuan berikutnya. PJJ berlaku bagi sekolah PAUD, SKB/PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta yang berada di Jakarta. Ini adalah langkah antisipatif dalam melindungi anak-anak dari paparan abu vulkanik. Kesehatan anak menjadi prioritas kami, karena mereka termasuk ke dalam golongan rentan," tulis akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta.

Meskipun metode pengajaran dialihkan secara daring dari rumah, Disdik menegaskan kegiatan operasional sekolah tidak dihentikan secara total.

"Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orangtua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan," ujar Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana.

Instansi pendidikan daerah terus melakukan pemantauan dan pendampingan ke setiap sekolah untuk mengatasi kendala operasional yang mungkin timbul selama pelaksanaan PJJ.

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orangtua mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi," tutur Nahdiana.

Pemerintah DKI Jakarta bersama instansi teknis akan terus mengevaluasi kebijakan pelaksanaan PJJ ini secara berkala dengan memantau perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi kualitas udara.