Pemerintah Waspadai Potensi Kampanye Politik Konser Israel Houghton

Pemerintah Indonesia mencermati rencana penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat Israel Houghton karena adanya kekhawatiran potensi pemanfaatan acara tersebut untuk kampanye politik yang bertentangan dengan sikap resmi Indonesia terhadap Palestina, sebagaimana dilansir dari Internasional pada Senin (5/10/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah sama sekali tidak mempermasalahkan latar belakang agama maupun penggunaan kata Israel pada nama depan sang penyanyi rohani tersebut.

Perhatian utama pemerintah berfokus penuh pada sikap politik Houghton yang berpotensi disusupkan ke dalam agenda pertunjukan musik di tanah air.

"Kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan suatu kampanye politik untuk mendukung Israel," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Pemerintah mencatat rekam jejak penyataan Houghton dalam berbagai kesempatan pertunjukan di luar negeri sebelumnya. Salah satu temuan penting menunjukkan sang musisi pernah secara terbuka menyerukan dukungan politik terhadap Israel.

Hingga 5 Oktober 2026, pihak penyelenggara belum mengajukan permohonan izin keramaian kepada otoritas kepolisian setempat. Selain itu, musisi pemenang 8 Grammy Awards tersebut juga tercatat belum mengurus visa kedatangan, sementara pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penggunaan visa on arrival.