Pemerintah Terbitkan Perpres 27 Tahun 2026 untuk Pekerja Ojol

Perlindungan pekerja transportasi online kini memiliki kerangka regulasi baru melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Aturan ini mencakup pengemudi ojek online, taksi online, dan pekerja transportasi berbasis aplikasi, dilansir dari Nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Perpres tersebut pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026. Per 7 Oktober 2026, aturan itu resmi diterbitkan dengan ketentuan pembentukan aturan turunan hingga 31 Desember 2026.

Regulasi ini memuat sejumlah aspek utama bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi. Di antaranya pembatasan komisi aplikator, peningkatan porsi pendapatan pengemudi, jaminan kecelakaan kerja, serta perlindungan kesehatan.

Salah satu ketentuan utama Perpres 27 Tahun 2026 mengatur batas komisi yang dapat diterima perusahaan aplikasi. Aplikator diperbolehkan mengambil komisi paling banyak 8% dari tarif perjalanan.

Dengan ketentuan tersebut, pengemudi berhak mendapatkan pendapatan bersih minimal 92% dari tarif perjalanan sebelum biaya operasional. Porsi tersebut lebih tinggi dibandingkan skema sebelumnya yang memberikan sekitar 80% kepada pengemudi.

Perbandingan skema lama dan aturan baru menunjukkan perubahan pada pembagian pendapatan sekaligus penguatan aspek perlindungan pekerja.

Skema 80:20 tersebut merujuk pada pola yang digunakan sebelum kebijakan baru berlaku. Dalam skema sebelumnya, sebagian porsi aplikator juga dapat dikembalikan melalui program tertentu.

Status pengemudi dan pembagian kewenangan

Perpres tersebut memberikan pengakuan kepada pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro dalam ekosistem transportasi digital. Status ini membuka akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan program pemberdayaan.

Kementerian UMKM menjadi pihak yang mengampu pembinaan mitra pengemudi sekaligus mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi dan aplikator. Peran tersebut menempatkan hubungan kemitraan sebagai salah satu bagian yang diatur.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menangani pengaturan angkutan orang serta penetapan struktur tarifnya. Komdigi mengatur layanan pengantaran, termasuk penetapan biaya jasa pengantaran barang serta makanan.

Jaminan sosial dan pelaksanaan aturan

Aspek perlindungan sosial dalam Perpres mencakup risiko kerja yang dihadapi pengemudi. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta akses terhadap BPJS Kesehatan.

Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas atau Satgas lintas kementerian untuk mengawal penerapan kebijakan. Satgas tersebut diketuai oleh Menteri UMKM.

Pelaksanaan Perpres masih membutuhkan aturan turunan dari kementerian terkait. Peraturan menteri atau Permen diwajibkan selesai paling lambat 31 Desember 2026.

Kebijakan BHR bagi pengemudi dan kurir

Sebelum Perpres 27 Tahun 2026 diterbitkan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tersendiri mengenai Bonus Hari Raya atau BHR bagi pengemudi dan kurir online pada 2 Maret 2026.

Kebijakan itu dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Perusahaan aplikasi diimbau memberikan BHR kepada pengemudi dan kurir yang terdaftar secara resmi dalam 12 bulan terakhir.

Besaran BHR ditetapkan paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Pemberiannya dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

BHR merupakan kebijakan yang berdiri sendiri dan berbeda dari ketentuan pembagian pendapatan 92:8 yang diatur dalam Perpres 27 Tahun 2026.