Pemerintah Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Lima Strategi

Penguatan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor halal terhadap perekonomian nasional. Dilansir dari Nasional, rantai nilai halal menyumbang hampir 25% terhadap produk domestik bruto Indonesia atau sekitar Rp 1.524 triliun pada kuartal IV-2025.

Pertumbuhan juga terlihat dari kinerja perdagangan produk halal. Ekspor produk halal Indonesia tercatat tumbuh 23% sepanjang 2025 menjadi US$ 63,4 miliar.

Peluang pengembangan sektor ini masih terbuka luas karena belanja muslim global pada 2029 diproyeksikan mencapai hampir US$ 3,6 triliun. Aset keuangan syariah global juga diperkirakan mencapai US$ 9,72 triliun.

Pemerintah menyiapkan lima strategi utama untuk menangkap peluang tersebut. Fokusnya mencakup penguatan industri halal, peningkatan ekspor dan kerja sama internasional, serta pembangunan ekosistem halal secara menyeluruh.

Strategi lainnya adalah pengembangan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM halal agar mampu memperluas pasar.

Selain sektor halal, pemerintah meningkatkan investasi pada proyek bernilai tambah tinggi. Kolaborasi dengan sektor swasta serta pengurangan hambatan regulasi dan birokrasi juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Peningkatan produktivitas dan ekspor bernilai tambah dinilai penting untuk memperbesar kontribusi industri halal. Pengembangan sektor ini diarahkan agar terhubung dari produksi hingga akses pasar internasional.

Perluasan akses keuangan syariah

Di bidang keuangan, pemerintah berupaya memperluas penggunaan layanan syariah di masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK 2025, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43%, sedangkan inklusinya baru 13,24%.

Pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 748 triliun pada Agustus 2026. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih berada di angka 7,44%.

Dradjad menilai peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama oleh pihak terkait.

"Namun demikian kita masih punya PR, teman-teman OJK dan teman-teman BI, inklusi dan literasi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah," kata Dradjad.

Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah pembukaan rekening syariah dengan saldo awal Rp 50.000 bagi warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4.

Program tersebut ditujukan untuk mendekatkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan syariah.

Perluasan pasar produk halal global

Pemerintah juga memperkuat akses pasar internasional bagi UMKM halal melalui kerja sama perdagangan dan pengakuan bersama sertifikasi halal dengan negara mitra.

Dradjad menyebut sebanyak 12 perjanjian perdagangan sedang dalam proses ratifikasi, sementara 11 perjanjian lainnya masih berada dalam tahap perundingan.

Dari keseluruhan perjanjian tersebut, enam di antaranya melibatkan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam OKI. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab UEA yang perjanjian dagangnya telah berlaku.

Pemerintah akan mempercepat perundingan perdagangan internasional sekaligus memperkuat kesepakatan saling pengakuan sertifikasi halal atau mutual recognition agreement MRA.

"Insyallah pemerintah akan mempercepat perundingan dan memperkuat pengakuan sertifikasi, mutual recognition agreement yang halal, agar UMKM dan eksportir bisa memanfaatkan peluang pasar yang ada di pasar global," ujarnya.

Penguatan ekosistem ekonomi syariah dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari industri halal, pembiayaan, layanan keuangan syariah, hingga akses pasar global untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.