Pemerintah Percepat Perizinan untuk Dongkrak Investasi Nasional

Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp 1.539,2 triliun selama sembilan bulan pertama 2026, atau 75,4% dari target tahunan sebesar Rp 2.041,3 triliun. Capaian tersebut meningkat 7,3% secara tahunan, dilansir dari Nasional.

Pemerintah terus memperbaiki proses perizinan untuk memberikan kepastian kepada investor domestik maupun asing. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengintegrasikan layanan perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga.

Pada kuartal III-2026, penanaman modal asing (PMA) mencatatkan nilai Rp 270,2 triliun, dengan kontribusi 51,1% terhadap total investasi pada periode tersebut. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 258,5 triliun atau 48,9%.

Dari perspektif geografis, wilayah di luar Pulau Jawa membukukan investasi Rp 271,6 triliun, setara 51,4% dari total realisasi. Adapun Pulau Jawa menyumbang Rp 257,1 triliun atau 48,6%.

Aktivitas penanaman modal pada kuartal III-2026 juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 745.634 orang. Jumlah tersebut bertambah 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BKPM terapkan mekanisme fiktif positif

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa penyatuan sistem perizinan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepastian berusaha. Integrasi tersebut ditujukan untuk memperjelas proses sekaligus durasi penerbitan izin bagi penanam modal.

Melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, BKPM memiliki kewenangan menerbitkan perizinan ketika kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan keputusan hingga batas waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dikenal sebagai fiktif positif.

Rosan menyebut BKPM telah menerbitkan sekitar 328 perizinan melalui mekanisme tersebut. Penerapannya memungkinkan proses perizinan tetap berjalan ketika instansi terkait melewati tenggat waktu layanan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Senin (19/10/2026), Rosan menjelaskan penerapan mekanisme itu melalui contoh batas waktu pelayanan selama 10 hari.

"Jadi, apabila kementerian lain memiliki perjanjian tingkat layanan 10 hari, tetapi dalam 10 hari mereka tidak mengeluarkan izin, otomatis kementerian kami bisa mengeluarkannya. Itu yang namanya fiktif positif dan sudah kami terapkan," ujar Rosan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut memperoleh apresiasi dari kementerian dan lembaga serta investor domestik dan asing. Kepastian mengenai proses penerbitan izin dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan investasi.

Penyederhanaan izin tenaga kerja asing

Selain mengintegrasikan sistem perizinan antarlembaga, BKPM menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kesepakatan itu berkaitan dengan perizinan tenaga kerja asing, termasuk izin tinggal terbatas (KITAS).

Rosan menyampaikan bahwa koordinasi tersebut ditujukan untuk mempercepat penyelesaian administrasi tenaga kerja asing. Proses yang sebelumnya dapat berlangsung selama berbulan-bulan diharapkan menjadi lebih singkat.

Ia menilai kepastian mengenai durasi dan tahapan perizinan menjadi perhatian penting bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

"Investor tentunya mengharapkan kepastian. Mereka tidak suka dengan kejutan yang tidak terduga. Itu yang coba kami lakukan, yakni mengurangi ketidakpastian, baik dari segi perizinan, waktu, maupun investasi," kata Rosan.

Rosan menegaskan bahwa pengurangan ketidakpastian dalam proses perizinan dan investasi merupakan salah satu fokus pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif serta meningkatkan minat investor menanamkan modal di Indonesia.