Pemerintah Kembangkan KEK Kesehatan untuk Tahan Devisa Rp 200 Triliun

Pemerintah mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, dan Batam, Kepulauan Riau, untuk mengurangi aliran devisa ke luar negeri akibat warga Indonesia berobat di mancanegara. Dalam rapat kerja nasional KEK Triwulan III pada Rabu, 21 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sekitar 2 juta warga menghabiskan Rp 200 triliun untuk pengobatan di luar negeri setiap tahun.

Menurut Airlangga, pemerintah membidik potensi penghematan devisa sebesar Rp 150 triliun dengan menarik pasien Indonesia kembali berobat di dalam negeri. Perhitungan itu menggunakan asumsi rata-rata pengeluaran Rp 75 juta per pasien.

Selain mengurangi pengeluaran masyarakat di luar negeri, pemerintah menargetkan penerimaan devisa Rp 200 triliun dari 1,25 juta pasien internasional. Target tersebut dihitung berdasarkan asumsi biaya pengobatan rata-rata Rp 160 juta per pasien.

Airlangga menjelaskan bahwa pengembangan KEK Kesehatan membutuhkan penyesuaian regulasi, termasuk pelonggaran izin praktik tenaga kesehatan warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Pemerintah juga menyiapkan pengaturan fasilitas diagnostik dan penelitian sel punca serta mempercepat revisi peraturan Kementerian Kesehatan terkait fasilitas di kawasan tersebut.

Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memaparkan tiga sasaran pengembangan KEK Kesehatan, yakni meningkatkan mutu pelayanan medis, memperkuat investasi industri kesehatan, dan mempercepat alih pengetahuan dari tenaga medis asing kepada dokter Indonesia.

Dante menyatakan bahwa pemerintah akan memfasilitasi penyediaan layanan medis berstandar internasional melalui kawasan tersebut.

"Tadi Pak Menko sudah sebutkan ada Rp 150 triliun setiap tahun keluar karena orang berobat keluar negeri. Nah ini akan kita fasilitasi di KEK, dia membuat SAS (Special Access Scheme) dan mendatangkan fasilitas yang bertaraf internasional," ujar Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan.

Selain meningkatkan layanan medis, pemerintah mendorong masuknya investor global untuk memproduksi peralatan kesehatan dan obat-obatan mutakhir yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat industri farmasi nasional dan meningkatkan kemampuan produksi kesehatan Indonesia.

Dante menjelaskan bahwa pemerintah juga telah menerbitkan regulasi mengenai izin praktik dokter asing di wilayah KEK. Kehadiran tenaga medis asing diharapkan membuka kesempatan bagi dokter Indonesia untuk mengembangkan keterampilan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman klinis.

"Dengan begitu transfer of knowledge dari dokter-dokter asing itu bisa pindah ke dokter-dokter kita sehingga nantinya dokter kita bisa mandiri melakukan pelayanan sama seperti pelayanan yang ada di bertaraf internasional," ujar Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan.

Pengembangan KEK Kesehatan menjadi bagian dari strategi pemerintah memanfaatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia memiliki 25 KEK, terdiri atas tujuh kawasan di Jawa dan 18 kawasan di luar Jawa.

Secara kumulatif sejak pembentukannya, KEK mencatat realisasi investasi Rp 382,1 triliun, dengan 302 ribu tenaga kerja terserap di 509 badan usaha. Pada Januari hingga September 2026, investasi di kawasan tersebut mencapai Rp 46 triliun dari target Rp 69 triliun, disertai penambahan 53 ribu tenaga kerja.

Secara nasional, realisasi investasi Indonesia pada Januari hingga September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja. Sementara itu, total investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp 3.932 triliun dengan penyerapan 5,4 juta tenaga kerja, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.