Pemerintah Kaji Insentif Tambahan untuk Kelas Menengah

Pemerintah Indonesia masih mengkaji penambahan insentif bagi masyarakat kelas menengah untuk menjaga daya beli dan menopang konsumsi rumah tangga hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan di tengah pemulihan konsumsi yang belum merata, meskipun pertumbuhannya diperkirakan tetap di atas 5%, dilansir dari Nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyampaikan bahwa pemerintah mengevaluasi program yang sudah berjalan sekaligus menelaah peluang memperluas dukungan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat (9/10/2026).

Ferry menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diberikan dan mengidentifikasi ruang penguatan bantuan bagi masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah.

"Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah," ujar Ferry Ardiyanto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyebut sejumlah program pemerintah telah memberikan dukungan yang turut dinikmati masyarakat kelas menengah. Program tersebut mencakup berbagai fasilitas pembiayaan, keringanan pajak, subsidi, dan bantuan kebutuhan pokok.

Di bidang pembiayaan, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Usaha Alsintan, serta Kredit Program Perumahan. Pemerintah juga memberikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor padat karya dan pariwisata serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan.

Dukungan lainnya berupa diskon transportasi, insentif bea masuk 0% untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat, plastik, serta LPG, program magang, dan bantuan pangan. Masyarakat kelas menengah juga masih menikmati subsidi LPG 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Menurut Wahyu, efektivitas berbagai program tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan dan jangkauan manfaat insentif menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan fiskal.

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah perlu memastikan bahwa insentif yang tersedia benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani sebelumnya mendorong dukungan fiskal maupun nonfiskal yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam bidang perpajakan, transportasi, dan perumahan.

Shinta juga menyoroti kendala administrasi dan pelaksanaan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha. Karena itu, perbaikan implementasi dinilai menjadi persoalan yang perlu ditangani bersamaan dengan kajian mengenai insentif baru.

Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga turut tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,16% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III-2026.

Proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 yang tercatat sebesar 5,06% yoy. Meski mengalami peningkatan, sejumlah indikator masih menunjukkan bahwa kemampuan belanja masyarakat belum sepenuhnya pulih.