Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Dorong Investasi

Pemerintah tengah menyiapkan pembenahan aturan industri telekomunikasi untuk memperkuat investasi, meningkatkan daya saing operator, dan memperluas akses internet yang terjangkau. Dilansir dari Detik iNET, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus menjaga kepentingan negara dan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan rencana tersebut dalam acara Bali Tech Week 2026. Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus menghasilkan ekosistem usaha yang lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas.

"Deregulasi bukan semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha, melainkan menciptakan ekosistem investasi yang efisien, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas untuk rakyat," ujar Angga Raka Prabowo.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah biaya regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi. Angka tersebut saat ini diperkirakan mencapai 13-14% dari pendapatan operator, sehingga penyesuaian aturan sedang dikaji dengan memperhatikan keberlanjutan industri dan penerimaan negara.

Pemerintah turut membuka peluang pertumbuhan industri hingga lima persen. Namun, pengurangan beban usaha tetap perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku industri dan kepentingan publik.

"Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat," tegasnya.

Penataan regulasi diharapkan mendorong peningkatan investasi, memperbaiki tarif dan mutu layanan, mempercepat adopsi teknologi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.

Data 2026 menunjukkan sekitar 81,7% penduduk atau 235 juta orang telah terhubung ke internet. Meski demikian, masih terdapat sekitar 2.000 desa dan permukiman yang belum terjangkau jaringan 4G, sedangkan rumah tangga yang berlangganan fixed broadband baru mencapai sekitar 21 persen.

Keterjangkauan layanan juga menjadi tantangan. Biaya fixed broadband tercatat sebesar 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita, lebih tinggi dibandingkan acuan keterjangkauan sebesar dua persen.

Dari sisi kecepatan, layanan internet Indonesia berada pada kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband dan 66 Mbps untuk mobile broadband. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran tantangan dalam memperluas konektivitas sekaligus meningkatkan mutu layanan.

Penataan aturan di seluruh ekosistem digital

Rencana deregulasi mencakup empat lapisan utama, yakni infrastruktur pasif, konektivitas, platform dan komputasi, serta aplikasi dan layanan. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan investasi di sepanjang rantai penyediaan layanan digital.

Pada infrastruktur pasif, pemerintah mendorong penggunaan fasilitas secara bersama agar pembangunan jaringan lebih efisien. Kebijakan yang dikaji meliputi pemanfaatan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyelarasan acuan retribusi daerah.

"Pada lapisan infrastruktur pasif, kita mendorong prinsip membangun sekali, dimanfaatkan bersama, melalui penggunaan bersama menara dan tiang, pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah," tutur Angga.

Untuk memperkuat konektivitas, pemerintah mempertimbangkan model kemitraan yang memberikan kepastian permintaan kepada operator. Salah satu opsi yang dikaji adalah menempatkan pemerintah sebagai penyewa utama layanan internet untuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Selain itu, Komdigi mempertimbangkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha berbasis kualitas layanan. Insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi juga menjadi opsi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah 3T.

Pengembangan infrastruktur komputasi turut menjadi perhatian melalui kajian fasilitas insentif bagi pusat data. Pemerintah juga melihat peluang investasi pusat data di luar Jawa sebagai bagian dari pengembangan ekosistem digital.

Pada tingkat aplikasi dan layanan, ruang inovasi akan didukung melalui pengembangan regulatory sandbox, pemanfaatan antarmuka pemrograman aplikasi (API) terbuka, serta pelibatan sektor swasta dalam pengembangan GovTech.

Pembaruan hukum dan target konektivitas 2029

Selain menyederhanakan ketentuan yang berlaku, pemerintah menyiapkan pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Penyesuaian tersebut ditujukan agar aturan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Penyusunan kebijakan akan dilakukan secara bertahap melalui konsultasi publik yang melibatkan industri dan pemangku kepentingan. Proses ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata regulasi sekaligus mengurangi hambatan dalam pembangunan infrastruktur digital.

Pemerintah juga menetapkan sasaran peningkatan konektivitas hingga 2029. Kecepatan fixed broadband dan mobile broadband ditargetkan menuju 100 Mbps, sementara perluasan jaringan serat optik dan layanan internet rumah tangga menjadi indikator lain yang hendak dicapai.

Target berikutnya adalah menghubungkan 90% kecamatan dengan jaringan serat optik dan memperluas layanan fixed broadband hingga menjangkau 50% rumah tangga. Untuk jaringan seluler generasi kelima, kewajiban cakupan 5G ditetapkan sekurang-kurangnya 51% populasi pada tahun kelima setelah izin frekuensi diberikan.

Angga Raka Prabowo menekankan bahwa pencapaian sasaran tersebut memerlukan kerja sama pemerintah dan industri. Upaya yang diperlukan mencakup penataan biaya regulasi, penyelarasan perizinan dan retribusi, pengembangan model bisnis untuk wilayah 3T, serta penyusunan peta jalan spektrum frekuensi.

"Kementerian Komunikasi dan Digital siap memfasilitasi dan terbuka dalam deregulasi serta debottlenecking ini agar industri infrastruktur digital Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan berdaulat, dengan satu tujuan utama, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia," pungkasnya.