Pemerintah Jaga Disiplin Fiskal dan Dorong Investasi Sawit

Pemerintah menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal sekaligus memperkuat investasi swasta di sektor strategis. Dilansir dari Nasional, langkah ini dibahas Suahasil Nazara dalam agenda ekonomi di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026). Kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mempertahankan defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang sebesar 60% terhadap PDB. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden World Bank Group Ajay Banga, Suahasil menyampaikan bahwa kredibilitas fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

Menurut Suahasil, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan belanja negara untuk mendukung prioritas pembangunan.

“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas,” ujar Suahasil. Kebijakan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan, serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi sumber daya alam, pendalaman sektor keuangan, dan penciptaan lapangan kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. World Bank Group menyambut agenda pembangunan Indonesia melalui pembahasan dukungan teknis untuk memperdalam pasar modal domestik dan mengembangkan hilirisasi sumber daya alam.

Selain aspek fiskal, Suahasil mendorong mobilisasi modal swasta untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan memperkuat industri hilir. Dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, ia menekankan pentingnya cakupan investasi yang lebih luas. Pendanaan sektor sawit dinilai perlu menjangkau rantai nilai industri, termasuk akses pekebun rakyat terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan.

Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sekitar 41% dari area tersebut dikelola oleh pekebun rakyat.

Peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada menjadi prioritas agar pendapatan pekebun meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan. Pemerintah juga memperkuat keberlanjutan sebagai faktor pendukung investasi serta mendorong lembaga pembiayaan pembangunan agar melibatkan pekebun rakyat dalam model bisnis industri sawit. Instrumen berbagi risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek dapat digunakan untuk mendukung peremajaan kebun rakyat, ketertelusuran rantai pasok (traceability), serta pengembangan industri hilir.

Pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, dan biomaterial menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah dari sektor sawit.

Pengembangan energi dan perlindungan hutan

Di sektor energi, pemerintah mendorong bahan bakar berbasis sawit dan pertanian, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), serta bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline). Suahasil menegaskan pengembangan industri sawit harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kawasan hutan dan penerapan aturan yang kredibel.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola kawasan hutan sekaligus memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia.

“Pembangunan dan keberlanjutan dapat saling memperkuat,” kata Suahasil.

Prospek ekonomi ASEAN dan investasi swasta

Dalam agenda lainnya, Suahasil menyampaikan pandangan positif terhadap prospek ekonomi ASEAN di tengah dinamika perekonomian global.

Ia menilai kawasan ASEAN memiliki modal pertumbuhan melalui kebijakan pembangunan yang sehat, sumber daya alam, serta upaya peningkatan investasi swasta. Bagi Indonesia, hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta menjadi bagian dari prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Struktur penduduk ASEAN yang relatif muda serta pertumbuhan tingkat pendapatan dinilai dapat mendukung prospek ekonomi kawasan ke depan.