Pemerintah Pertahankan Penilaian Daya Beli Masyarakat Terjaga

Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga pada Senin 12/10/2026 di Jakarta setelah melihat indikator konsumsi, transportasi, pariwisata, dan transaksi digital. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan penilaian itu berdasarkan data pemerintah.

Dilansir dari Nasional, pemerintah menyebut aktivitas masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, serta transaksi digital menjadi sejumlah indikator yang menunjukkan konsumsi masih berjalan.

Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah memiliki data yang menunjukkan kondisi daya beli masyarakat. Ia menyoroti pertumbuhan perjalanan wisata dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor restoran serta perhotelan.

"Yang pertama bisa saya sampaikan, itu tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut data BPS, jumlah wisatawan nusantara sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 842.153.737 perjalanan. Angka tersebut meningkat 4,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain sektor perjalanan, Dradjad menilai peningkatan transaksi digital melalui QRIS menjadi indikator lain aktivitas konsumsi. Bank Indonesia mencatat volume transaksi QRIS semester I 2026 mencapai 12,55 miliar transaksi.

"Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi, itu bukan daya beli melemah," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi QRIS pada semester I 2026 mencapai sekitar Rp600,7 triliun. Jumlah pengguna QRIS telah menembus lebih dari 66 juta pengguna dengan hampir 45 juta merchant.

Pemerintah juga menilai perubahan pola konsumsi perlu diperhatikan dalam membaca kondisi daya beli. Dradjad menyebut sebagian masyarakat beralih menggunakan marketplace dan platform daring.

Pergeseran perilaku belanja tersebut disebut memengaruhi kinerja beberapa sektor usaha. Pemerintah menilai penurunan pada komoditas tertentu tidak langsung menggambarkan pelemahan daya beli secara keseluruhan.

"Nah, pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS. Sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus," tandas Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dradjad menyatakan perubahan pola konsumsi masyarakat juga tercermin dalam data BPS yang menjadi salah satu dasar penilaian pemerintah terhadap kondisi daya beli.