Pemerintah Pertimbangkan Pembatasan Produksi Smelter Nikel

Pada 8 Oktober 2026, pemerintah mempertimbangkan pembatasan produksi smelter nikel yang sudah beroperasi untuk merespons kelebihan pasokan global dan pelemahan harga, sekaligus mengarahkan industri menuju produk hilir bernilai tambah.

Bahlil Lahadalia menyatakan opsi tersebut masih dikaji dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga tidak akan serta-merta memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku smelter ketika pasar global masih mengalami kelebihan pasokan.

Menurut Kementerian ESDM, produksi bijih nikel 2026 diproyeksikan sekitar 290 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kuota RKAB 2026 sekitar 260–270 juta ton. Sementara itu, kebutuhan bijih smelter diperkirakan mencapai sekitar 320 juta ton.

Kementerian ESDM menyebut kekurangan pasokan bijih masih dapat ditutup menggunakan stok yang sudah tersedia. Pemerintah juga tengah memilah industri yang akan dilanjutkan dan yang berpotensi dimoratorium, dengan prioritas pada industri yang langsung menghasilkan produk hilir.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) memperkirakan 79 smelter di Indonesia membutuhkan sekitar 415 juta ton bijih per tahun jika beroperasi penuh. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai kebutuhan tersebut tidak semestinya dipenuhi melalui kenaikan RKAB secara menyeluruh.

Menurut Meidy Katrin Lengkey, kekurangan bijih sebaiknya ditangani melalui persetujuan revisi RKAB yang mempertimbangkan aspek teknis. APNI juga tidak mendorong pelonggaran pasokan secara menyeluruh.

Data harga menunjukkan nikel menjadi komoditas logam utama dengan kinerja terburuk sepanjang 2026. Per Rabu, 7 Oktober, harga nikel di London Metal Exchange turun 6% secara tahunan berjalan menjadi US$15.735 per ton.

Penurunan nikel lebih dalam dibandingkan emas yang melemah 5% secara tahunan berjalan. Sebaliknya, aluminium naik 4%, tembaga 17%, dan timah 34% pada periode yang sama.

Menurut Shanghai Metals Market, perhatian pasar kini lebih tertuju pada pelemahan permintaan nikel dibandingkan persoalan pasokan bijih. Operasional sebagian smelter di IMIP Morowali juga terganggu akibat kekurangan air yang berkaitan dengan kekeringan El Nino.

Pasokan bijih dari Filipina sejauh ini masih aman, meski terdapat risiko akibat kondisi cuaca. Dari sisi biaya, produksi juga menghadapi tekanan dari kenaikan biaya energi untuk smelter RKEF dan sulfur untuk smelter HPAL.

Indonesia menyumbang sekitar dua pertiga produksi tambang nikel dunia. Pemerintah sebelumnya telah mengatur moratorium smelter baru melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2025, sedangkan opsi terbaru mencakup pengendalian produksi smelter yang telah beroperasi.