Pejabat Indonesia Belum Pastikan Kehadiran di SIEW 2026

Ketidakpastian kehadiran sejumlah pejabat Indonesia dalam Singapore International Energy Week (SIEW) 2026 menjadi perhatian menjelang pembukaan forum energi di Singapura pada 26 Oktober 2026. Situasi ini muncul setelah pemerintah Indonesia mengurangi ekspor gas alam ke negara tersebut sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD), meski belum ada konfirmasi bahwa kedua hal itu berkaitan, dilansir dari Internasional. Menurut informasi menjelang penyelenggaraan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto belum memastikan kehadiran sebagai pembicara hingga Sabtu (25/10/2026).

Sejumlah narasumber Indonesia lainnya juga belum memberikan konfirmasi. SIEW 2026 berlangsung pada 26–30 Oktober 2026. Forum yang pertama kali digelar pada 2007 itu memasuki tahun ke-19 dan mempertemukan pemasok energi, perusahaan teknologi energi, serta pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan dan arah pasar energi global.

Di tengah ketidakpastian delegasi Indonesia, perwakilan negara Asia Tenggara lainnya dijadwalkan berpartisipasi. Mereka mencakup Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Amar Haji Fadillah bin Haji Yusof serta perwakilan Vietnam dan Thailand.

Belum ada penjelasan mengenai alasan sejumlah pejabat Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran. Kondisi tersebut terjadi setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pengurangan pasokan gas ke Singapura pada pekan sebelumnya. Dalam pembukaan SIEW 2026 pada Senin (26/10/2026), Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura Tan See Leng menanggapi pengurangan pasokan tersebut. Ia menyatakan Singapura masih memperoleh gas dari berbagai sumber, termasuk Amerika Serikat (AS), Timur Tengah, dan negara-negara Afrika.

Tan menilai diversifikasi sumber pasokan membantu Singapura menghadapi pengurangan aliran gas dari Indonesia. Ia juga menyebut volume yang dipangkas relatif kecil dibandingkan kebutuhan harian negaranya. "Kita mendengar bahwa pekan lalu Indonesia memangkas pasokan gas ke Singapura. Perlu diketahui bahwa pasokan yang dipangkas tersebut kurang dari 2% kebutuhan gas harian kami," ujar Tan See Leng, Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura.

Tan menegaskan bahwa Singapura tetap tenang menghadapi pengurangan pasokan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan nasionalisme energi dapat memengaruhi iklim bisnis dalam jangka panjang. Pengurangan ekspor yang diumumkan pemerintah Indonesia mencapai 31 BBTUD.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto sebelumnya menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 24 Oktober 2026, dengan rincian 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari wilayah Jambi Merang di Sumatera. Djoko menjelaskan bahwa pengurangan tersebut hanya berlaku bagi ekspor gas melalui jaringan pipa ke Singapura. Menurut penjelasannya, tidak ada negara lain yang terdampak karena jaringan pipa tersebut menyalurkan gas ke negara itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, kontrak ekspor energi dengan negara yang dinilai tidak menghargai dan tidak kooperatif terhadap Indonesia.

Pada penyelenggaraan SIEW tahun sebelumnya, sejumlah pejabat Indonesia tampil sebagai pembicara, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Perwakilan perusahaan dan lembaga studi Indonesia juga berpartisipasi dalam forum tersebut.