PBB Dorong Tata Kelola AI yang Libatkan Negara Berkembang

Keterlibatan negara berkembang dalam penyusunan aturan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu persoalan utama yang dibahas dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2026. Sejumlah negara menilai pengaturan teknologi ini tidak seharusnya didominasi negara maju dan perusahaan teknologi besar, dilansir dari Detik iNET.

Perdebatan tersebut berkaitan dengan distribusi manfaat AI, akses terhadap sumber daya teknologi, serta kesempatan setiap negara untuk memengaruhi kebijakan yang mengatur penggunaannya. Negara berkembang khawatir hanya menjadi konsumen teknologi tanpa memiliki peran memadai dalam menentukan standar dan aturan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melihat AI sebagai teknologi yang mampu mendukung kemajuan di berbagai bidang. Penerapannya berpotensi membantu perkembangan dunia medis, mempercepat penelitian ilmiah, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dalam laporan UN News yang dirilis 30 September 2026, Guterres menyampaikan pandangannya mengenai peluang yang ditawarkan teknologi tersebut.

"AI memang merupakan pengubah permainan, dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kualitas hidup," kata Guterres.

Meski menawarkan berbagai peluang, pemanfaatan AI tetap membutuhkan tanggung jawab dan pengawasan. Perkembangan teknologi yang pesat perlu diimbangi dengan upaya mengendalikan dampak negatif agar kemajuan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam pembahasan di PBB, sejumlah risiko turut menjadi perhatian, termasuk hilangnya pekerjaan, kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, serta keputusan otomatis yang proses pengambilannya tidak transparan.

Negara Berkembang Menuntut Keterlibatan dalam Regulasi AI

Ketimpangan akses menjadi salah satu kekhawatiran utama negara berkembang. Ketika teknologi, data, dan kemampuan komputasi terkonsentrasi pada segelintir pihak, negara dengan sumber daya terbatas berisiko tertinggal dalam pemanfaatan maupun pengembangan AI.

Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, menekankan bahwa negara berkembang perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, mereka tidak boleh hanya menerima teknologi dan ketentuan yang dirancang tanpa partisipasi memadai dari pihak yang terdampak.

"Negara-negara berkembang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain, ataupun sekadar penerima standar dan norma yang penyusunannya tidak melibatkan mereka secara memadai," ujar Thérèse Kayikwamba Wagner.

Pernyataan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar ketersediaan teknologi. Negara berkembang membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penetapan standar dan norma agar kepentingan mereka turut diperhitungkan dalam tata kelola AI.

Inovasi AI Harus Diimbangi Perlindungan

Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman turut menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan teknologi dan perlindungan terhadap masyarakat. Menurutnya, pengawasan diperlukan tanpa menutup kesempatan bagi inovasi untuk terus berkembang.

Dalam pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa potensi AI untuk mendukung kemajuan manusia perlu tetap mendapat ruang.

"AI dapat menjadi akselerator kemajuan manusia yang sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi," ujarnya.

Rahman juga menekankan pentingnya pendekatan tata kelola yang berpusat pada manusia dan memberikan ruang partisipasi kepada negara berkembang. Pandangan tersebut disampaikan dalam pidato penutupan debat umum Majelis Umum PBB.

Menurut Rahman, konsentrasi penguasaan data, daya komputasi, dan aturan AI pada sejumlah kecil negara serta perusahaan berisiko menciptakan kesenjangan baru. Karena itu, pengaturan teknologi perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis.

Bagi negara berkembang, kesempatan menggunakan AI belum cukup untuk menjamin keterlibatan yang setara. Mereka juga perlu memiliki peran dalam menentukan proses perancangan, pengaturan, dan pemanfaatan teknologi tersebut.

Persoalan ini menempatkan tata kelola AI sebagai isu kerja sama global. Keterlibatan yang lebih luas dalam penyusunan aturan menjadi bagian penting dari upaya mencegah teknologi memperbesar ketimpangan ekonomi dan digital antarnegara.