PBB Ursa Gencatan Senjata Permanen Menjelang Tiga Tahun Perang Gaza

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pencapaian gencatan senjata permanen di Jalur Gaza menjelang peringatan tiga tahun serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Desakan tersebut disampaikan pada Selasa, 6 Oktober 2026, guna mengakhiri penderitaan warga sipil dan kehancuran di wilayah tersebut.

Guterres menegaskan pentingnya pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara masif serta penegakan hukum internasional demi membuka jalan politik menuju perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

"Sudah saatnya gencatan senjata menjadi permanen. Sudah saatnya mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Dan sudah saatnya menghormati hukum internasional," kata Guterres dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia juga menyuarakan harapannya agar peringatan tahunan konflik ini dijadikan pijakan baru bagi masa depan kawasan.

"Biarlah peringatan ini tidak hanya menandai satu tahun lagi masa berkabung, tetapi juga tekad baru untuk membangun masa depan yang berbeda, masa depan di mana warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai dan aman, dengan hak, martabat, dan aspirasi mereka terpenuhi," ujar Guterres.

Dalam keterangannya, Pemimpin PBB itu menyebut serangan Hamas pada 2023 sebagai tindakan keji yang menewaskan lebih dari 1.200 orang serta menyebabkan 251 orang disandera. Namun, ia menekankan penderitaan warga Palestina di Gaza juga harus segera dihentikan.

"Penderitaan mereka pun harus diakhiri, sekarang juga," tegas Guterres.

Operasi militer Israel di Gaza hingga kini telah menewaskan lebih dari 74.200 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, lebih dari 1.440 orang tewas akibat serangan susulan sejak gencatan senjata singkat diumumkan pada Oktober 2025.

Di pihak lain, militer Israel meningkatkan status kesiagaan tinggi menyusul laporan intelijen terkait potensi serangan susulan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memberikan peringatan keras terhadap Hamas dan warga Gaza.

“Jika, amit-amit, pasukan kami terluka, pihak yang akan membayar harga mahal adalah Hamas dan penduduk Gaza, di luar proporsi,” demikian pernyataan kantor Katz, dikutip AFP pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali bahwa pihak militer tidak akan membiarkan Hamas memerintah Gaza dan akan terus menargetkan para pelaku serangan serta penyanderaan.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai posisi politik dan diplomatik Israel serta Amerika Serikat kini semakin tersudut secara global akibat eskalasi konflik yang berlanjut.

“Tiga tahun Gaza terus dihancurkan oleh Israel, dan saat ini tidak saja di Gaza tapi sudah tereskalasi ke tempat lain misalnya Tepi Barat, bahkan situasinya semakin memanas. Karena sikap arogansi yang sangat luar biasa dari Israel yang tidak peduli terhadap berbagai resolusi, bahkan juga gencatan senjata,” kata Sudarnoto kepada Republika pada Senin, 5 Oktober 2026.

Sudarnoto menambahkan bahwa gelombang dukungan bagi Palestina terus meningkat melalui jalur PBB, diplomasi multilateral, serta gerakan masyarakat sipil internasional.

“Gerakan internasional, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun melalui PBB, ini semakin kuat untuk memberikan dukungan kepada Palestina,” katanya.

Ia menyoroti bahwa tekanan publik dan politik juga mulai muncul dari dalam negeri Amerika Serikat maupun Israel sendiri.

“Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya ruang-ruang diplomatik dan ruang politik bagi Israel dan bagi Amerika sekarang ini secara global sudah mulai tersudutkan, apalagi di lingkungan atau suasana internal di Amerika maupun di Israel juga,” ujarnya.

Atas perkembangan kondisi geopolitik tersebut, Sudarnoto mengimbau para pembela kemanusiaan untuk memperkuat aliansi dalam mendukung Palestina.

“Tentu saja soal Palestina masih belum selesai, artinya masih harus memberikan dukungan, melakukan aliansi secara besar-besaran untuk terus menggalang kekuatan, berkonsolidasi untuk melawan Israel dengan cara yang bisa dilakukan oleh masing-masing. Ada cara-cara kemanusiaan, ada cara-cara diplomasi, ada cara-cara hukum, ada cara-cara politik dan saya kira juga ada berbagai cara-cara lain yang bisa dilakukan,” ujarnya.

Saat ini, Israel masih menguasai mayoritas wilayah Gaza dan menuntut pelucutan senjata penuh dari Hamas, sementara Hamas mengusulkan skema pelucutan senjata secara bertahap.