WFP Pangkas Bantuan Pangan bagi 500 Ribu Warga Gaza

Keterbatasan pendanaan memaksa Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) mengurangi bantuan pangan bagi sekitar 500 ribu warga di Jalur Gaza. Dalam laporan yang disampaikan pada Senin, 19 Oktober 2026, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyebut jumlah penerima bantuan bulanan turun dari 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang ketika jutaan warga menghadapi ancaman kerawanan pangan menjelang musim dingin. Menurut WFP, pemangkasan tersebut juga mengurangi jatah makanan keluarga, distribusi makanan siap santap, serta bantuan tunai.

Setiap keluarga penerima kini memperoleh satu paket makanan, turun dari sebelumnya dua paket, disertai satu kantong kecil tepung terigu. Jumlah makanan siap santap yang dibagikan setiap hari juga menyusut dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi. Sementara itu, keluarga di daerah yang sulit dijangkau, termasuk kawasan dekat garis kuning yang dikuasai militer Israel, menerima makanan setiap dua hari, bukan setiap hari.

WFP turut mengurangi nilai bantuan tunai bagi 75 ribu keluarga. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa keterbatasan anggaran memperburuk akses pangan masyarakat yang masih kesulitan memperoleh makanan dalam jumlah cukup dan bergizi.

Data WFP menunjukkan sekitar 1,4 juta orang, setara dengan 67 persen populasi Gaza, menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih parah. Sekitar 200 ribu orang di antaranya berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan bantuan pangan segera untuk mencegah kematian akibat kelaparan. Masalah gizi juga meluas di kalangan anak-anak. Menurut WFP, hanya satu dari lima anak di Gaza yang mengonsumsi makanan dengan keragaman gizi memadai, sementara tingkat pengangguran yang telah melampaui 80 persen membatasi kemampuan keluarga membeli bahan pangan bergizi.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 16 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan sedikitnya 466 warga Palestina meninggal akibat kekurangan gizi dan kelaparan sejak 2024. Anak-anak mencakup sepertiga dari jumlah kematian tersebut, sedangkan warga lanjut usia tercatat menyumbang 189 kematian atau 40,5 persen. Kementerian itu juga memperkirakan 74.200 anak membutuhkan perawatan medis akibat malnutrisi akut hingga April 2027.

Di kalangan ibu hamil, prevalensi anemia meningkat menjadi 61 persen pada 2026, dibandingkan 41 persen sebelum perang pada Oktober 2023. Hampir 4.000 kasus keguguran tercatat pada paruh pertama 2026, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan enam bulan sebelumnya.

UNICEF memperingatkan bahwa kemajuan penanganan malnutrisi di Gaza masih rentan terhadap gangguan pasokan. Lembaga tersebut menyatakan peningkatan bantuan pangan dan gizi serta masuknya pasokan komersial setelah gencatan senjata pada Oktober 2025 membantu mencegah kelaparan massal berkepanjangan setelah kelaparan resmi dinyatakan pada Agustus 2025. Juru bicara UNICEF Ricardo Pires menekankan perlunya menjaga kelancaran distribusi barang dan bantuan ke wilayah tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jenewa, ia memperingatkan dampak terhadap anak-anak apabila gangguan pasokan tidak segera diatasi. Penghentian sementara pasokan komersial pada pertengahan Oktober turut meningkatkan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan pangan menjelang musim dingin. Pada 14 Oktober, badan militer Israel yang mengawasi urusan kemanusiaan, COGAT, mengumumkan tidak adanya barang komersial yang masuk ke Gaza selama beberapa hari.

COGAT menyalahkan penghentian pengiriman pada keputusan pedagang Palestina yang keberatan dengan mekanisme perpajakan Hamas. Namun, kepala serikat truk swasta Gaza, Nahed Sheheiber, membantah klaim tersebut dan menyatakan pembatasan berasal dari pihak Israel.

Shaina Low, juru bicara Norwegian Refugee Council, menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan seluruh kebutuhan masyarakat melalui distribusi langsung. Ia mengatakan pasar komersial perlu kembali berfungsi agar penduduk dapat memperoleh beragam kebutuhan pokok, termasuk makanan yang mudah rusak seperti buah dan daging. Menurut COGAT, sekitar 2 juta penduduk Gaza membutuhkan pasokan hingga 250 truk barang setiap hari.

Angka tersebut masih jauh di bawah minimum 600 truk per hari yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat setahun sebelumnya. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif WFP, Carl Skau, menyatakan kondisi kehidupan warga masih berat meskipun gencatan senjata telah berlangsung sekitar satu tahun. Dalam wawancara dengan Reuters di Gaza, ia menggambarkan keterbatasan tempat berlindung, layanan dasar, serta keamanan yang dihadapi penduduk.

Skau juga memperingatkan bahwa pengurangan bantuan berlangsung menjelang musim dingin keempat yang dihadapi warga Gaza selama periode krisis. WFP menilai perbaikan ketahanan pangan sejak gencatan senjata masih rapuh dan dapat berbalik memburuk apabila dukungan kemanusiaan kembali menyusut.

Di Tepi Barat yang diduduki Israel, WFP juga memangkas jumlah penerima bantuan hingga setengahnya, dari 400 ribu menjadi 200 ribu orang. Untuk mempertahankan operasi penting di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan hingga Maret 2027, lembaga tersebut membutuhkan dana sebesar 450 juta dolar AS atau sekitar Rp8,11 triliun.