Ombudsman Telusuri Akar Masalah Antrean BBM Daerah

Gangguan ketersediaan BBM di sejumlah daerah menjadi perhatian Ombudsman RI karena persoalan antrean dan distribusi kembali terjadi. Dilansir dari Nasional, lembaga tersebut menilai penyebab utama perlu ditelusuri melalui pemeriksaan akar masalah.

Pemantauan Ombudsman RI pada 13 Oktober 2026 menunjukkan kondisi berbeda antarwilayah. Sebagian daerah masih melayani masyarakat dengan relatif lancar, sementara wilayah lain mengalami antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga antrean kendaraan yang meluas ke jalan.

Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menyebut laporan kendala BBM berasal dari Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Di Sumatera Barat, waktu tunggu masyarakat dilaporkan mencapai sekitar dua hingga tiga jam. Sementara itu, antrean malam hingga pagi di Papua Barat disebut mencapai sekitar satu kilometer.

Di Sulawesi Utara, antrean Pertalite pada sejumlah lokasi berada di kisaran 300-500 meter. Untuk wilayah Banten, antrean Solar di koridor Tol Merak-Tangerang juga menjadi perhatian.

"Sementara di Provinsi Banten, antrean Solar di koridor Tol Merak-Tangerang dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer pada salah satu titik," lanjut Ghoffar dalam paparannya di Gedung Ombudsman RI yang disiarkan melalui YouTube, Rabu (14/10/2026).

Selain antrean, Ombudsman menemukan laporan kekosongan Solar atau Pertalite pada SPBU tertentu di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Yogyakarta. Sebaliknya, pemantauan di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan layanan yang relatif terkendali.

Perbedaan kondisi antarwilayah dinilai menunjukkan bahwa pengelolaan pasokan tidak cukup hanya melihat ketersediaan stok secara umum. Ombudsman mendorong pemantauan yang lebih rinci sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurut Ghoffar, ukuran pelayanan BBM tidak hanya berkaitan dengan keberadaan stok di terminal atau tempat penyimpanan, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh BBM secara wajar.

"Ukuran pelayanan BBM bukan hanya apakah stok tersedia di terminal atau tangki penyimpanan, tetapi apakah masyarakat dapat memperolehnya secara wajar, tepat waktu, dengan informasi yang jelas, dan tanpa harus mengantre berjam-jam," ujarnya.

Ombudsman menilai pembenahan diperlukan apabila masyarakat kehilangan waktu produktif atau aktivitas ekonomi terganggu akibat proses mendapatkan BBM. Penelusuran penyebab dinilai lebih penting daripada sekadar menambah pasokan.

Hasil pemantauan awal menunjukkan beberapa faktor yang perlu diverifikasi, mulai dari kendala logistik, distribusi, hingga kesesuaian antara kebutuhan, kuota, dan pasokan jenis BBM tertentu.

Ghoffar menjelaskan hambatan distribusi dapat mencakup keterlambatan pengiriman, proses bongkar, keterbatasan armada, serta persoalan depot dan jadwal pasokan.

Laporan di Bali mengaitkan antrean dengan keterlambatan kapal dan kendala bongkar di Integrated Terminal (IT) Manggis. Sementara di Sulawesi Barat terdapat laporan keterlambatan pasokan dari depot Parepare.

Di Sumatera Utara, hasil pemantauan juga mencatat adanya kendala armada, depot, dan ketersediaan pengemudi. Faktor lain yang diperiksa adalah perubahan kebutuhan akibat perpindahan pengguna dari BBM non-subsidi ke Solar, persoalan kuota, serta keterlambatan distribusi bahan baku campuran biosolar di Sumatera Selatan.

Verifikasi data diperlukan sebelum menentukan penyebab

Selain aspek pasokan, kapasitas pelayanan SPBU turut menjadi perhatian. Jumlah dan kapasitas nozzle, jam operasional, pengaturan antrean, serta ketersediaan informasi dapat memengaruhi lama waktu tunggu ketika permintaan meningkat.

Ombudsman juga menemukan indikasi awal dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk dugaan pelangsiran atau penggunaan tangki modifikasi. Namun, hal tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Ghoffar menegaskan bahwa berbagai faktor tersebut belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab gangguan BBM di setiap daerah. Pemeriksaan lanjutan masih diperlukan dengan mencocokkan berbagai data operasional.

"Rekapitulasi lintas wilayah mengindikasikan beberapa faktor yang perlu diuji melalui verifikasi lapangan dan data operasional," katanya.

Data yang perlu dibandingkan meliputi stok, realisasi penyaluran, jadwal pengiriman, kebutuhan dan kuota, catatan transaksi, serta kapasitas layanan di SPBU.

"Pernyataan bahwa stok secara umum tersedia, tidak dengan sendirinya menjawab kesulitan masyarakat apabila BBM tidak tersedia pada lokasi, waktu, atau jenis yang dibutuhkan," tegas dia.