Ombudsman Soroti Gangguan Distribusi BBM di 11 Provinsi

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti gangguan pelayanan bahan bakar minyak di 11 provinsi pada 13 Oktober 2026, dengan antrean panjang dan keterlambatan akses BBM masyarakat. Temuan itu dilansir dari Nasional berdasarkan pemantauan Ombudsman. Ombudsman mencatat antrean kendaraan mencapai sekitar satu kilometer di sejumlah wilayah, sedangkan waktu tunggu masyarakat di Sumatera Barat mencapai dua hingga tiga jam.

Kondisi tersebut mendorong evaluasi distribusi BBM sesuai kebutuhan tiap daerah. Daerah yang dilaporkan mengalami gangguan meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Menurut Ombudsman, antrean di Papua Barat pada malam hingga pagi hari mencapai sekitar satu kilometer. Di Sulawesi Utara, antrean Pertalite di beberapa lokasi berada pada kisaran 300 meter hingga 500 meter.

Ombudsman juga mencatat antrean Solar di koridor Tol Merak-Tangerang, Banten, mencapai sekitar satu kilometer pada salah satu titik. Kekosongan Solar atau Pertalite dilaporkan terjadi di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar menyebut gangguan tersebut perlu ditangani melalui evaluasi rantai pasokan dan kualitas pelayanan BBM. Ia menilai ketersediaan stok secara keseluruhan belum menjamin akses masyarakat tepat waktu.

"Ukuran pelayanan BBM bukan hanya apakah stok tersedia di terminal atau tangki penyimpanan, tetapi apakah masyarakat dapat memperolehnya secara wajar, tepat waktu, dengan informasi yang jelas, dan tanpa harus mengantre berjam-jam. Ketika masyarakat kehilangan waktu produktif atau kegiatan ekonominya terganggu untuk mendapatkan BBM, hal itu harus dibaca sebagai persoalan kualitas pelayanan yang perlu segera ditangani," ujar Abdul Ghoffar, Anggota Ombudsman RI. Ombudsman mengidentifikasi indikasi penyebab gangguan berupa kendala logistik dan distribusi, ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan, serta keterbatasan kapasitas pelayanan SPBU. Faktor tersebut masih menjadi indikasi awal dan belum merupakan kesimpulan akhir.

Di Bali, gangguan pasokan dikaitkan dengan keterlambatan kapal dan kendala bongkar di Terminal IT Manggis. Sulawesi Barat mencatat keterlambatan pasokan dari depot Parepare, sementara Sumatera Utara menghadapi kendala armada, depot, dan pengemudi. Ombudsman juga mencatat persoalan perbedaan kebutuhan dan pasokan jenis BBM tertentu.

Di Sumatera Selatan terdapat catatan perpindahan pengguna dari BBM nonsubsidi ke Solar, persoalan kuota, serta keterlambatan distribusi bahan baku campuran Biosolar. Lembaga tersebut meminta pemerintah mengevaluasi kecukupan kuota, pola konsumsi, realisasi penyaluran, dan kebutuhan aktual berdasarkan wilayah serta jenis BBM. Pemerintah dan operator juga diminta mencocokkan data stok, jadwal pengiriman, transaksi, dan kapasitas SPBU.

Ombudsman meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi. Pertamina dan Pertamina Patra Niaga diminta memastikan keandalan pasokan serta penyampaian informasi ketersediaan BBM.

Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, kepolisian, dan pengelola SPBU untuk mengurai antrean serta menjaga keselamatan lalu lintas. Aparat penegak hukum juga diminta menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan bukti yang kuat. Ombudsman RI menyatakan akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.