OJK Perketat Transparansi Saham dan Jatuhkan Sanksi Rp390 Miliar

Reformasi pasar modal Indonesia menghadapi tuntutan pembuktian melalui pelaksanaan yang konsisten, menyusul pengumuman MSCI mengenai klasifikasi ulang status pasar saham Indonesia dari emerging market. Dilansir dari Investasi, otoritas pasar modal telah menjalankan sejumlah pembenahan, tetapi investor institusional masih menyoroti pentingnya dampak berkelanjutan dari kebijakan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) menjalankan reformasi yang disebut sebagai salah satu perubahan terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa berbagai kekhawatiran MSCI telah ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang dapat dinilai secara objektif.

Salah satu perubahan utama menyasar keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham. Jika pengungkapan sebelumnya umumnya menggunakan ambang 5%, OJK kini memperluas batas transparansi tersebut hingga 1%.

Perubahan lain dilakukan pada pengelompokan investor. Klasifikasi yang semula terdiri dari 9 jenis kini diperinci menjadi 39 jenis, sehingga informasi mengenai kategori investor disajikan dengan pembagian yang lebih terperinci.

Selain memperluas keterbukaan kepemilikan dan memperinci kategori investor, OJK juga meningkatkan batas free float secara bertahap. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pasar modal yang ditujukan untuk menjawab perhatian komunitas investor global.

Dalam keterangannya di gedung BEI pada Jumat (16/10/2026), Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengakui bahwa pelaksanaan reformasi membutuhkan proses agar dapat diterima oleh para pelaku pasar internasional.

"Memang ini semua perlu proses dan ini semua juga bisa diterima oleh komunitas global investor," kata Kiki di gedung BEI, Jumat (16/10/2026).

Penegakan hukum menjadi perhatian investor

Di tengah perubahan aturan keterbukaan informasi, penegakan hukum masih menjadi aspek yang paling dinantikan berbagai pihak. Kiki menyebut OJK bersama bursa telah menjatuhkan banyak sanksi sejak Januari hingga saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi memaparkan data penindakan yang telah dilakukan. Sejak Januari, sebanyak 835 pihak tercatat terkena sanksi dan tindakan penegakan hukum, dengan nilai keseluruhan sanksi melampaui Rp390 miliar.

Angka tersebut menunjukkan skala penindakan yang disampaikan OJK dalam pelaksanaan reformasi pasar modal. Penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang diperhatikan bersamaan dengan perubahan transparansi kepemilikan dan klasifikasi investor.

Pemeriksaan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi

Pengawasan juga diarahkan pada saham yang masuk daftar high shareholding concentration (HSC), yaitu daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Dari total 61 saham yang tercatat dalam daftar tersebut, 31 saham telah diperiksa dan terindikasi memiliki potensi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal.

Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pemeriksaan awal dilakukan terhadap seluruh emiten yang tercantum dalam daftar HSC. Pemeriksaan tersebut diterapkan tanpa pengecualian untuk menilai apakah terdapat indikasi pelanggaran pidana.

Dengan demikian, langkah reformasi yang dijalankan OJK mencakup perluasan transparansi informasi kepemilikan, perincian klasifikasi investor, peningkatan batas free float secara bertahap, serta pemeriksaan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal.