OJK Catat 19 Perusahaan Penjaminan Penuhi Modal Minimum 2026

Sebanyak 19 dari total 24 perusahaan penjaminan telah berhasil memenuhi ketentuan peningkatan ekuitas atau modal minimum tahap pertama untuk periode 2026 pada laporan bulanan per Agustus 2026, sebagaimana diatur Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2025. Jumlah entitas yang telah memenuhi kewajiban permodalan tersebut mencakup 79,17 persen dari keseluruhan industri penjaminan, seperti dilansir dari Keuangan. "Porsinya mencapai 79,17%. Adapun peningkatan ekuitas perusahaan penjaminan tahap pertama pada 2026 sesuai POJK Nomor 11 Tahun 2025," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (5/10/2026).

Peningkatan permodalan ini dirancang OJK untuk memperkuat kapasitas daya saing serta ketahanan industri penjaminan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dari ancaman risiko keuangan yang melonjak.

Guna memastikan kepatuhan seluruh pelaku industri, otoritas keuangan aktif berkoordinasi dengan para pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi, dalam mengawal pemenuhan modal minimum secara bertahap pada 2026 dan 2028. Berdasarkan Pasal 43 POJK Nomor 11 Tahun 2025, perusahaan penjaminan maupun penjaminan syariah tingkat kabupaten/kota wajib mengantongi ekuitas paling sedikit Rp 50 miliar, tingkat provinsi sebesar Rp 100 miliar, dan lingkup nasional sebesar Rp 250 miliar.

Pemenuhan aturan tersebut dibagi dalam dua tahapan, yakni tahap pertama paling sedikit 75 persen dari ketentuan ekuitas minimum paling lambat 31 Desember 2026, serta tahap kedua sebesar 100 persen paling lambat 31 Desember 2028. Bagi perusahaan penjaminan yang melanggar atau gagal memenuhi batasan modal minimum ini, OJK menyiapkan sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.