OJK Perkuat Transparansi Fintech Lending di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong penyelenggara fintech peer to peer P2P lending memperkuat transparansi pembayaran kepada borrower di Indonesia pada Kamis 8/10/2026. Langkah ini dilakukan melalui penguatan ketentuan informasi dalam industri fintech lending.

Dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan penyelenggara harus menerapkan struktur pembayaran sesuai aturan.

"Apabila ditemukan pelanggaran, penyelenggara diminta untuk melakukan perbaikan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Agusman menjelaskan Surat Nomor S-299/PL.12/2026 memperkuat ketentuan transparansi yang telah diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024, POJK Nomor 22 Tahun 2023, serta PADK Nomor 37/PADK.08/2025.

Melalui surat tersebut, OJK meminta penyelenggara memperkuat penyampaian informasi pendanaan pada sistem elektronik agar mudah diperoleh, dibaca, dan dipahami borrower sebelum memberikan persetujuan.

"Hal itu sebagai bagian dari penilaian kepatuhan penyelenggara," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

OJK menyatakan implementasi ketentuan tersebut akan dipantau secara ketat. Penyelenggara yang ditemukan melakukan praktik tidak transparan diminta melakukan perbaikan dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Dilansir dari Keuangan, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp 106,94 triliun per Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 22,07% secara Year on Year YoY.

Tingkat wanprestasi 90 hari TWP90 industri fintech lending meningkat dari 4,32% pada Juli 2026 menjadi 4,73% per Agustus 2026 menurut catatan OJK.