OJK Perjelas Aturan Dana Kompensasi Pascakerja oleh DPLK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 untuk memperjelas penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja (DKPK) oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dilansir dari Keuangan, rancangan aturan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja dan pekerja serta memperkuat tata kelola pengelolaan dana.

Menurut data OJK per 31 Agustus 2026, sebanyak 20 DPLK telah menjalankan program DKPK. OJK berharap ketentuan yang lebih terperinci dapat memperluas jumlah penyelenggara dan cakupan layanan kompensasi pascakerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa aturan yang berlaku saat ini sebenarnya telah mencakup DKPK, tetapi ketentuannya masih bersifat umum. Karena itu, regulator menyiapkan penguatan aturan untuk mengatur penyelenggaraan program tersebut secara lebih terperinci.

"Oleh karena itu, melalui rancangan POJK perubahan POJK Nomor 27 Tahun 2023, OJK akan memperjelas dan memperkuat ketentuan mengenai DKPK," ujar Ogi dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (21/10).

Ogi menilai DPLK memiliki kesiapan untuk mengelola dana kompensasi pascakerja, didukung sumber daya manusia, sistem, tata kelola, pengalaman pengelolaan dana, serta kemampuan investasi. Infrastruktur tersebut dinilai dapat menunjang pengelolaan dana secara profesional dan hati-hati.

"Dengan demikian, DPLK memiliki infrastruktur dan kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan dana kompensasi pascakerja secara lebih profesional dan prudent," ujar Ogi.

OJK juga berharap aturan baru menciptakan kesetaraan standar bagi seluruh DPLK yang mengelola DKPK. Kepastian hukum bagi pemberi kerja dan penyelenggara diharapkan mendorong pemanfaatan program secara lebih luas, dengan pengelolaan dana yang terstruktur dan transparan.

Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tondy Suradiredja menyambut baik rencana perubahan tersebut. Menurut dia, industri DPLK telah terlibat dalam pendanaan pesangon sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Pasal 167, dan mulai melaporkan kegiatan tersebut kepada OJK pada 2012 hingga 2013.

Tondy menyampaikan bahwa aturan pada 2017 dan 2020 secara resmi menaungi Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP), yang kini dikenal sebagai DKPK. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan kemudian memperkuat tata kelola serta pemisahan aset.

Ia menilai aturan yang lebih terperinci dapat memberikan pedoman yang lebih jelas kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban pascakerja sekaligus meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap pengelolaan dana.

"Pemberi kerja mendapat pedoman yang jelas dalam menyiapkan kewajiban pascakerja," ujar Tondy kepada Kontan, Kamis (22/10).

Menurut Tondy, pekerja juga memperoleh kepastian bahwa dana dikelola secara terpisah, transparan, dan diawasi. Sementara itu, penyelenggara akan memiliki standar layanan dan tata kelola yang lebih seragam.

Data Asosiasi DPLK mencatat terdapat 26 penyelenggara per Juni 2026, terdiri atas enam bank, 18 perusahaan asuransi jiwa, dan dua manajer investasi. Seluruh penyelenggara tersebut mengelola aset Rp 161,78 triliun bagi 4,21 juta peserta dari 13.602 perusahaan.

Dari total aset tersebut, Rp 49,06 triliun merupakan dana kompensasi pascakerja yang dicadangkan oleh 4.106 perusahaan untuk 1,43 juta pekerja. Tondy menilai angka itu mencerminkan kebutuhan dunia usaha terhadap pengelolaan dana kompensasi pascakerja.

Ia memperkirakan kejelasan ketentuan dapat mengurangi keraguan DPLK yang belum memasuki segmen DKPK. Namun, keputusan untuk menjalankan program tetap bergantung pada kesiapan sistem, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan strategi masing-masing pendiri.

"Peluang itu ada," ujar Tondy mengenai kemungkinan bertambahnya penyelenggara DPLK yang menjalankan DKPK.

Ia menegaskan bahwa kejelasan regulasi tidak otomatis meningkatkan jumlah penyelenggara karena setiap DPLK perlu mempertimbangkan kesiapan operasionalnya.

"Aturan yang jelas membuka pintu, tetapi tidak otomatis menambah jumlah penyelenggara," ujar Tondy.

Bagi DPLK yang telah menjalankan DKPK, Tondy mengatakan penerapan aturan baru perlu diawali dengan pemetaan perbedaan antara ketentuan yang ditetapkan dan praktik yang sedang berjalan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyesuaian regulasi dana pensiun, perjanjian dengan pemberi kerja, dan prosedur operasional.

"Hasilnya menjadi dasar penyesuaian peraturan dana pensiun, perjanjian dengan pemberi kerja, dan prosedur operasional," tutur Tondy.

Penyesuaian juga mencakup sistem administrasi, pemisahan dan pencatatan dana, serta pelaporan kepada regulator. Asosiasi DPLK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan OJK dan para anggota untuk menjaga kelancaran masa transisi serta memastikan layanan kepada peserta tidak terganggu.