OJK Perbarui Aturan Rencana Bisnis Bank Mulai 2026

Perbankan di Indonesia perlu menyesuaikan strategi usaha, kebijakan dividen, dan penyaluran kredit setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai rencana bisnis bank umum (RBB). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 diterbitkan pada 30 September 2026 untuk menggantikan POJK Nomor 5/POJK.03/2016, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Ketentuan baru tersebut memperluas cakupan informasi yang wajib dimuat dalam RBB, termasuk proyeksi keuangan, rencana pendanaan dan penyediaan dana, permodalan, penyertaan modal, serta divestasi. Aturan ini juga mendorong bank menyelaraskan target pertumbuhan usaha dengan kemampuan modal dan pengelolaan risiko.

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, perubahan tersebut memperkuat disiplin perencanaan bisnis, terutama dalam menghubungkan strategi ekspansi dengan kapasitas permodalan. Ia juga menyoroti perlunya koordinasi antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali dalam menetapkan kebijakan dividen serta divestasi.

Menurut Rahma, rencana pembagian dividen perlu mempertimbangkan kebutuhan pencadangan risiko, proyeksi permodalan, dan rencana ekspansi kredit. Kebijakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham harus diselaraskan dengan kebutuhan penguatan modal bank.

"Perencanaan dividen tidak lagi bisa dilihat sekadar sebagai keputusan akhir tahun di RUPS, melainkan harus dikaitkan secara simultan dengan proyeksi permodalan dan kebutuhan pencadangan risiko di dalam RBB," ujar Rahma kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Selain pengelolaan dividen, Rahma menilai bank perlu menyelaraskan portofolio pembiayaan dengan sektor prioritas pemerintah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hilirisasi industri, kredit ekspor, serta program ekonomi kerakyatan. Penyaluran kredit pada sektor tersebut tetap perlu memperhatikan kelayakan komersial, profitabilitas, dan kualitas aset.

Rahma menekankan bahwa dukungan terhadap sektor produktif perlu berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Bank harus menjaga kualitas kredit agar ekspansi pembiayaan tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah.

"Bank tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ekspansi di sektor pendukung ekonomi tersebut tidak mengorbankan kualitas aset atau memicu lonjakan kredit bermasalah," jelas Rahma.

Direktur Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, pihaknya telah mencermati penerbitan aturan baru tersebut. Industri perbankan kini memasuki tahap persiapan penyusunan RBB periode 2027–2029 yang akan disampaikan kepada OJK pada akhir November 2026.

Ganda menilai, penyusunan ketentuan baru telah mempertimbangkan masukan dari pelaku industri perbankan. Ia menyebut bank akan menyesuaikan strategi bisnis secara bertahap untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Ketentuan baru ini akan memengaruhi strategi bank dalam menjalankan bisnis dan bank akan secara bertahap menyesuaikan strateginya," ujar Ganda.

Ganda belum merinci bentuk penyesuaian yang akan diterapkan Allo Bank karena dokumen RBB bersifat rahasia. Sementara itu, Direktur OK Bank Efdinal Alamsyah menyatakan pihaknya belum mempelajari ketentuan tersebut secara mendalam dan memperkirakan sosialisasi aturan akan berlangsung pada pekan berikutnya.

OJK menyatakan, pembaruan ketentuan RBB bertujuan membuat perencanaan bisnis bank lebih adaptif terhadap perkembangan industri, transformasi digital, dan dinamika perekonomian. Regulator juga menempatkan RBB sebagai instrumen strategis untuk menentukan arah usaha, menyusun pengembangan bisnis, dan mengelola risiko secara terukur serta berkelanjutan.

Melalui aturan tersebut, OJK mengharapkan rencana bisnis yang lebih realistis dan sesuai dengan profil risiko serta kapasitas masing-masing bank. Informasi yang lebih komprehensif dalam RBB juga ditujukan untuk memperkuat pengawasan perbankan berbasis risiko.