OJK Jatuhkan 45 Sanksi Terkait Laporan Literasi dan Inklusi

Otoritas Jasa Keuangan mengenakan 45 sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait kewajiban penyampaian laporan kegiatan literasi dan inklusi hingga 30 September 2026, seperti dilansir dari Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa sanksi tersebut dikenakan atas keterlambatan atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi Semester II-2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan 2026. Lebih lanjut, Dicky merinci bahwa dari total 45 sanksi tersebut, sebanyak 16 sanksi berupa peringatan tertulis.

"Selanjutnya, 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1,7 miliar," ujar Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 570 juta kepada PUJK sejak 1 Januari hingga 30 September 2026 akibat tidak menyampaikan laporan penilaian sendiri tahun 2025 meskipun telah diberikan teguran. Dalam periode yang sama, lembaga pengawas ini turut memberikan 119 sanksi administratif atas pelanggaran pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi iklan, petugas penagihan, dan transparansi berdasarkan hasil pengawasan market conduct.

Dari total 119 pelanggaran tersebut, OJK mengenakan 43 sanksi denda senilai Rp 8,73 miliar serta 76 sanksi berupa peringatan tertulis. Sebagai langkah pencegahan pelanggaran serupa, OJK mengeluarkan perintah kepada PUJK untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk menyesuaikan atau menghentikan publikasi iklan yang tidak sesuai ketentuan serta mengevaluasi kebijakan internal.