OJK Jatuhkan 119 Sanksi Administratif ke Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 119 sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sejak 1 Januari hingga 30 September 2026. Penindakan ini dilakukan akibat pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, seperti dilansir dari Keuangan.

Sanksi tersebut mencakup penanganan pelanggaran pada penyediaan informasi iklan, perilaku petugas penagihan, serta transparansi. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan.

Dari total penindakan tersebut, OJK melayangkan 76 peringatan tertulis serta mengenakan sanksi denda bernilai miliaran rupiah kepada para pelanggar aturan.

"Selain itu, 43 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 8,73 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (5/10).

Guna mencegah pelanggaran berulang, regulator turut menerbitkan perintah tindakan tertentu. Langkah ini mencakup penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai hingga evaluasi kebijakan operasional PUJK.

Pada penegakan aturan pelindungan konsumen periode 1 Januari hingga 13 September 2026, OJK melayangkan 141 peringatan tertulis kepada 101 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK, serta 52 sanksi denda bagi 44 PUJK.

Pada rentang waktu yang sama, sebanyak 157 PUJK telah menyelesaikan kewajiban ganti rugi kepada konsumen dengan nilai mencapai Rp 82,96 miliar.