OJK Dalami 15 Pialang Asuransi Ilegal dan Selidiki Empat Entitas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memperdalam dugaan aktivitas usaha ilegal di industri perasuransian dengan memeriksa 15 entitas yang diduga beroperasi sebagai pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Hingga Oktober 2026, pengawasan tersebut juga mencakup empat entitas yang diduga menjalankan usaha perusahaan asuransi secara ilegal.

Dilansir dari Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan perkembangan penanganan tersebut dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2026, Kamis (5/11/2026).

Ogi menyebut jumlah entitas yang sedang didalami masih berpotensi meningkat karena OJK terus mengumpulkan informasi dan data terbaru.

“Sebanyak 15 entitas telah menjadi objek pendalaman dan jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring dengan diperolehnya informasi dan data terakhir,” ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Selain pemeriksaan terhadap dugaan pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin, OJK menangani empat entitas yang diduga menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi tanpa memiliki izin resmi.

Penanganan terhadap keempat entitas tersebut telah diserahkan kepada penyidik OJK dan kini memasuki tahap penyidikan. Langkah ini menjadi bagian dari penegakan ketentuan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP), sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Di luar pengawasan terhadap kegiatan usaha ilegal, OJK juga mendorong perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang berlaku.

Berdasarkan data OJK hingga 2026, tingkat pemenuhan ekuitas minimum tahap pertama oleh perusahaan asuransi dan reasuransi mencapai 83,45%. Sementara itu, capaian perusahaan penjaminan tercatat sebesar 79,17%.