OJK Catat 117 Perusahaan Asuransi Penuhi Ekuitas Minimum 2026

Sebanyak 117 dari total 147 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia dilaporkan telah memenuhi kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk tahun 2026. Capaian ini tercatat berdasarkan laporan bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Keuangan pada Senin (5/10/2026). Jumlah entitas yang telah memenuhi standar permodalan tersebut setara dengan 80,69 persen dari keseluruhan industri perasuransian.

Ketentuan baru mengenai peningkatan kapasitas modal ini diatur secara bertahap dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan capaian pemenuhan modal industri tersebut dalam konferensi pers RDK OJK pada hari Senin.

"Berdasarkan laporan bulanan per Agustus 2026, terdapat 117 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 147 perusahaan telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada 2026. Jumlahnya mencakup 80,69% terhadap total perusahaan," ucap Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Berdasarkan POJK Nomor 23 Tahun 2023, batas ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026 menetapkan nilai Rp250 miliar untuk perusahaan asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah. Sementara itu, perusahaan reasuransi konvensional diwajibkan mengantongi ekuitas minimum Rp500 miliar, sedangkan reasuransi syariah ditetapkan sebesar Rp200 miliar. Kebijakan peningkatan ekuitas minimum ini dirancang untuk memperkuat struktur permodalan serta menjaga stabilitas sektor perasuransian nasional. Langkah penguatan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan roda bisnis serta menunaikan kewajiban pembayaran klaim kepada para pemegang polis.

OJK terus memantau perkembangan permodalan setiap entitas dan mengarahkan agar strategi pemenuhan ekuitas diintegrasikan ke dalam rencana bisnis masing-masing. Bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan, regulator membuka peluang aksi korporasi seperti merger atau akuisisi sebelum tenggat waktu berakhir pada akhir tahun 2026.