OJK Cabut Izin Dua Perusahaan Modal Ventura Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha dua perusahaan modal ventura syariah sepanjang 2026, yakni PT BTPN Syariah Ventura dan PT Porto Ventura Kapital. Langkah tersebut mengharuskan perusahaan terkait menindaklanjuti status usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menjalani likuidasi bagi PT BTPN Syariah Ventura, dilansir dari Keuangan.

Pencabutan izin PT BTPN Syariah Ventura ditetapkan melalui surat nomor KEP-47/D.06/2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan proses likuidasi perusahaan tersebut masih berlangsung.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026), Agusman menyampaikan perkembangan proses penyelesaian perusahaan itu.

"Proses likuidasi PT BTPN Syariah Ventura sedang berjalan," ujar Agusman.

Selain perusahaan tersebut, OJK mencabut izin usaha PT Porto Ventura Kapital melalui surat nomor KEP-59/D.06/2026 tertanggal 25 September 2026. Keputusan ini diambil setelah perusahaan ditetapkan sebagai entitas yang tidak dapat disehatkan berdasarkan hasil pengawasan regulator.

OJK mendasarkan pencabutan izin PT Porto Ventura Kapital pada Pasal 38 Peraturan OJK (POJK) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Peraturan tersebut telah diubah melalui POJK Nomor 25 Tahun 2025.

Agusman juga menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan modal ventura (PMV) yang berada dalam status Pengawasan Khusus. Status tersebut merupakan bagian dari pengawasan OJK terhadap perusahaan di sektor pembiayaan dan modal ventura.

Dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, Agusman menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko yang baik. Perusahaan juga perlu menjaga kondisi keuangan dan kualitas kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.