OJK dan BEI Temui MSCI Bahas Reformasi Pasar Modal

Evaluasi terhadap reformasi pasar modal Indonesia menjadi agenda pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (19/10/2026). Dilansir dari Investasi, pertemuan tersebut bertujuan meminta kejelasan mengenai penilaian MSCI atas langkah perbaikan yang telah dilakukan di tengah penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran pasar.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wibisono, menilai penegakan hukum oleh regulator mulai menunjukkan kemajuan. Namun, menurut analisisnya, efektivitas reformasi juga bergantung pada konsistensi penindakan, transparansi kepemilikan saham, serta keberlanjutan kebijakan setelah pembekuan yang berlaku saat ini dicabut.

Dalam laporan riset setelah mengikuti dialog antara OJK, BEI, dan sejumlah pelaku pasar domestik pada 18 Oktober, Rully mencatat masih terdapat kasus yang dalam penyelidikan. Sementara itu, MSCI belum memberikan tanggapan eksplisit mengenai kecukupan langkah perbaikan yang ditempuh Indonesia.

Mirae Asset merangkum perkembangan penegakan hukum berdasarkan hasil dialog tersebut.

"Penegakan hukum telah berjalan, dengan lebih banyak kasus masih dalam penyelidikan," demikian salah satu kesimpulan utama Mirae Asset dari dialog tersebut.

Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah pengenaan sanksi senilai Rp 2,1 triliun pada 16 Oktober 2026. Menurut laporan Mirae Asset, nilai tersebut merupakan langkah penegakan hukum terbesar sejak pembekuan pada Januari lalu.

Sanksi tersebut berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran alokasi saham dalam penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) yang melibatkan BREN dan CUAN. Mirae Asset menjelaskan bahwa sanksi dikenakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, bukan kepada perusahaan tercatatnya.

Besarnya sanksi dinilai belum menjadi satu-satunya tolok ukur dalam evaluasi MSCI. Rully menekankan pentingnya bukti konsistensi pengawasan regulator, mulai dari pemantauan pasar hingga penjatuhan sanksi.

Menurut analisis Mirae Asset, konsistensi tersebut perlu diterapkan di seluruh pasar modal Indonesia, bukan hanya pada saham dengan kapitalisasi pasar besar. Keberlanjutan penindakan setelah kebijakan pembekuan dicabut juga menjadi bagian dari tantangan reformasi.