OJK Siapkan Aturan Konsolidasi Bank KBMI I dan Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme konsolidasi perbankan untuk memperkuat permodalan, memperbesar skala usaha, dan meningkatkan daya saing bank nasional, termasuk kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I dan bank digital. Menurut laporan Keuangan yang dilansir pada Jumat (16/10/2026), kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa konsolidasi menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat fondasi industri perbankan di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Pelaksanaannya harus terarah, berhati-hati, dan berkelanjutan tanpa mengganggu fungsi intermediasi perbankan.

Dian menyatakan bahwa regulator masih menyusun mekanisme yang akan menjadi pedoman pelaksanaan konsolidasi. Dalam jawaban tertulis yang dikutip Jumat (16/10/2026), ia menyampaikan,

"Sehubungan dengan hal tersebut, OJK sedang menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme yang tepat agar konsolidasi perbankan dapat berlangsung secara hati-hati, terukur, dan berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

OJK menilai bank-bank KBMI I masih mempunyai peluang untuk memperkuat modal dan memperluas kegiatan usaha melalui pertumbuhan organik maupun langkah anorganik, termasuk aksi korporasi dan penggabungan usaha.

Regulator telah menyampaikan imbauan mengenai penguatan fundamental dan konsolidasi kepada bank-bank KBMI I pada akhir Oktober 2025. Melalui arahan tersebut, setiap bank diminta mengevaluasi kinerja bisnis, kecukupan modal, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, serta prospek usaha jangka panjang.

Bank juga diminta mengidentifikasi alternatif penguatan permodalan dan peluang konsolidasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Menurut OJK, pendekatan anorganik dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kinerja bank yang mengalami stagnasi, dengan tetap memperhitungkan prospek bisnis dan kondisi permodalan.

Keputusan mengenai langkah tersebut memerlukan evaluasi dari pemegang saham pengendali dan manajemen. OJK juga telah melakukan diskusi intensif dengan bank-bank KBMI I untuk merumuskan arah konsolidasi selanjutnya.

Hingga Jumat (16/10/2026), Dian belum memerinci jadwal penerbitan aturan turunan maupun substansi ketentuan yang akan mengatur konsolidasi perbankan tersebut.

Agenda konsolidasi turut tercantum dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia 2026–2030 yang diluncurkan OJK pada 2 Oktober 2026. Berdasarkan arah kebijakan itu, konsolidasi diharapkan mempersiapkan bank untuk memperluas kegiatan usaha dan memperdalam pasar keuangan sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional meningkat.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi tersebut mengamanatkan pengembangan sektor keuangan, termasuk konsolidasi perbankan yang lebih progresif dan berkelanjutan, penerapan bank universal, serta keuangan berkelanjutan.

Selain bank KBMI I, OJK mendorong konsolidasi di segmen perbankan digital. Dian menjelaskan bahwa penguatan modal diperlukan untuk mendukung kebutuhan investasi teknologi yang semakin besar, sekaligus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kapasitas teknologi, dan sumber daya manusia.

Kebutuhan pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), peningkatan keamanan siber, dan penerapan teknologi baru menjadi bagian dari kebutuhan investasi bank digital. Penguatan modal dapat ditempuh melalui penghimpunan dana secara bertahap maupun langkah anorganik, termasuk konsolidasi.