OJK Wajibkan Asuransi Terapkan PSAK 117 pada 2026

Penerapan standar akuntansi baru bagi industri asuransi menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2026. OJK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, sekaligus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan ketentuan perpajakan, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa koordinasi tersebut melibatkan DJP dan asosiasi industri perasuransian. Langkah ini diarahkan untuk menjaga konsistensi antara penerapan standar akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu (21/10/2026), Ogi menjelaskan bahwa harmonisasi diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada pelaku usaha mengenai ketentuan yang harus dipenuhi.

"Sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

Pembahasan antara OJK, DJP, dan asosiasi industri mencakup sejumlah persoalan teknis yang berkaitan dengan penerapan PSAK 117 tentang Kontrak Asuransi. Fokusnya meliputi perlakuan pajak atas pengakuan kewajiban, pencatatan klaim asuransi, serta penyesuaian administrasi dan sistem pelaporan perusahaan.

Ogi menekankan bahwa penyelarasan aturan harus mempertimbangkan karakteristik kegiatan usaha asuransi, penerapan prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan industri. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan teknis agar penerapan ketentuan akuntansi dan perpajakan berjalan selaras.

"Pembahasan itu penting untuk memastikan keselarasan penerapan ketentuan dengan tetap memperhatikan karakteristik usaha perasuransian, prinsip kehati-hatian, dan keberlanjutan industri," tutur Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK.

OJK akan melanjutkan koordinasi dengan DJP dan asosiasi industri untuk membahas aspek teknis yang masih membutuhkan penyelesaian. Upaya tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan PSAK 117 di sektor perasuransian.

Mengenai jadwal penerbitan aturan perpajakan yang terkait dengan standar tersebut, Ogi menyatakan OJK masih mengikuti perkembangan pembahasan bersama otoritas yang berwenang. Penyusunan ketentuan akan didukung sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, sementara pembahasan teknis yang belum selesai tetap menjadi bagian dari koordinasi antarpihak.