Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian Berkat Perjuangan Hukum

Pengakuan Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada Navanethem "Navi" Pillay, hakim internasional asal Afrika Selatan yang dikenal atas kontribusinya dalam memperkuat hukum internasional dan memperjuangkan hak asasi manusia. Pengumuman tersebut disampaikan Komite Nobel Norwegia, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (10/10/2026). Pillay lahir pada 23 September 1941 di Durban, Afrika Selatan.

Sepanjang perjalanan kariernya, ia berhadapan dengan diskriminasi rasial, ketidakadilan struktural, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Latar belakang keluarga keturunan Tamil India menjadi bagian dari kehidupan awal Pillay di Durban. Setelah menyelesaikan pendidikan hukum, ia mendirikan firma hukumnya sendiri pada 1967 dan mulai membela aktivis yang menentang apartheid.

Apartheid merupakan sistem pemisahan ras yang diterapkan pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sejak 1948 hingga 1990-an. Pengalaman menghadapi diskriminasi tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Pillay sebagai pengacara yang memperjuangkan kesetaraan di hadapan hukum.

Untuk memperdalam keahliannya, Pillay melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Harvard University pada 1988. Setelah itu, kiprahnya semakin berkembang dalam penanganan diskriminasi struktural, segregasi, dan pengucilan. Karier kehakimannya memasuki babak baru ketika ia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Afrika Selatan pada 1995. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) sebagai hakim dan Presiden pengadilan tersebut.

Kontribusi terhadap Penanganan Kejahatan Internasional

Selama bertugas di ICTR, Pillay berperan dalam memperluas pemahaman mengenai bentuk kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum internasional. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual, pemerkosaan, dan penyebaran propaganda dapat termasuk dalam dakwaan kejahatan kemanusiaan dan genosida. Peran tersebut menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejaknya di bidang peradilan internasional. Pillay kemudian juga menjalankan tugas sebagai hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Pengabdiannya di tingkat internasional berlanjut ketika ia menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2008-2014. Posisi tersebut menambah pengalaman Pillay dalam menangani persoalan hak asasi manusia melalui lembaga internasional. Pada 2019, Pillay bertugas sebagai hakim ad hoc di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara yang menuduh Myanmar melakukan genosida. Ia juga memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB tentang Wilayah Palestina yang Diduduki pada 2021 hingga 2025.

Alasan Komite Nobel Mengakui Kiprah Pillay

Komite Nobel Norwegia menempatkan kontribusi Pillay dalam pengembangan sistem hukum internasional sebagai bagian penting dari pemberian penghargaan tersebut. Perannya dinilai berkaitan erat dengan upaya membangun tatanan internasional yang menjunjung hukum dan ketertiban.

Penghargaan ini juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan atau pemaksaan, terutama ketika perang meningkat dan lembaga hukum internasional menghadapi tekanan politik. Penegakan supremasi hukum dipandang sebagai salah satu landasan untuk mewujudkan perdamaian. Dalam pernyataan yang dimuat Nobel Prize, pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan perang dan pemulihan keadilan bagi korban dijelaskan sebagai berikut. "Sistem hukum internasional di mana penjahat perang dimintai pertanggungjawaban dan korban penyalahgunaan melihat keadilan ditegakkan adalah prasyarat untuk dunia yang damai," tulis Nobel Prize.

Reaksi Navi Pillay Setelah Menerima Nobel Perdamaian

Pillay mengetahui kabar mengenai penghargaan tersebut ketika berada di ruang sidang. Saat itu, ia sedang mengikuti pembahasan panel mengenai keadilan dan reparasi sebelum Christoph Safferling, Direktur Nuremberg Principles Academy International, mendatanginya untuk menyampaikan berita tersebut.

Awalnya, Pillay sulit mempercayai informasi yang diterimanya. Setelah melihat pemberitahuan dan menyaksikan pengumuman penghargaan itu, ia mulai memahami bahwa kabar tersebut benar. "Mereka semua melihatnya di media terlebih dahulu, jadi saya menatapnya tidak percaya.

Secara bertahap saya mendapatkan semua pemberitahuan dan menonton pengumuman itu. Jadi, kemudian saya mulai percaya. Saya benar-benar terkejut dan sangat-sangat merasa terhormat dan tersentuh," ungkap Pillay.

Reaksi tersebut juga ditampilkan melalui akun Instagram kantor berita Al Jazeera. Ketika keluar dari ruangan, Pillay disambut tepuk tangan meriah dari orang-orang yang berada di sana. Ia menanggapi sambutan tersebut dengan gurauan yang menyinggung Presiden AS Donald Trump.

"Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jika kalian bertepuk tangan sedikit lebih banyak, mungkin saya akan berbagi hadiah ini dengan Trump (Donald Trump Presiden AS)," guraunya. Bagi Pillay, sambutan itu memiliki arti tersendiri karena ia menganggap penerimaan publik sebagai bagian penting dari penghargaan yang diterimanya.

Ia menyampaikan bahwa sebuah penghargaan tidak pantas diterima apabila masyarakat tidak menyetujuinya. Melalui respons orang-orang yang hadir, Pillay merasa bahwa penghargaan Nobel Perdamaian 2026 yang diterimanya memperoleh dukungan. Meski demikian, ia tetap ingin memastikan kebenaran informasi tersebut dengan sikap hati-hati yang biasa diterapkannya sebagai pengacara dan hakim.

"Jadi begitulah cara saya menghargai tepuk tangan Anda hari ini, terima kasih banyak. Tetapi, sebagai seorang pengacara dan hakim, sata tetap ingin memverifikasi informasi ini," sebut Pillay.