Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian atas Perjuangan Hukum Internasional

Penghargaan Nobel Perdamaian 2026 diberikan kepada Navi Pillay, mantan hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC), atas dedikasinya dalam memperjuangkan perdamaian dan penegakan hukum internasional. Pengumuman oleh Komite Nobel Norwegia pada Jumat (9/10/2026) berlangsung ketika lembaga peradilan internasional menghadapi tekanan, termasuk sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap ICC, dilansir dari Internasional. Pemilihan Pillay menyoroti pentingnya mempertahankan sistem hukum global ketika sejumlah lembaga penegak keadilan menghadapi berbagai tantangan.

Komite Nobel menekankan bahwa penghormatan terhadap aturan hukum merupakan unsur penting bagi stabilitas dan hubungan damai antarnegara. Dalam pernyataan resminya, Komite Nobel Norwegia menyampaikan, “Ketika kekuatan mengalahkan hukum, hal itu merusak stabilitas, kepercayaan, dan hidup berdampingan secara damai,”.

Pengumuman Nobel tersebut bertepatan dengan pemberian sanksi AS terhadap ICC. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah jaksa dan hakim di lembaga itu, terutama setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya.

Dalam pengumuman penghargaan, Komite Nobel tidak secara langsung menyebut Donald Trump ataupun Israel. Namun, lembaga tersebut menyoroti perlunya menjaga tatanan internasional berbasis hukum, terutama ketika kepentingan dan kekuatan politik berpotensi ditempatkan di atas aturan yang berlaku. Ketua Komite Nobel, Joergen Watne Frydnes, menjelaskan bahwa lembaga internasional menghadapi tekanan dari berbagai arah. Salah satu bentuk tekanan yang disorot adalah penggunaan sanksi terhadap hakim.

Presiden ICC Tomoko Akane menyambut penghargaan bagi Pillay. Ia menilai Nobel Perdamaian tersebut menjadi pengakuan penting pada saat tatanan hukum internasional menghadapi tantangan besar. Respons berbeda datang dari kantor Benjamin Netanyahu.

Melalui pernyataan di media sosial X, kantor tersebut mengecam keputusan Komite Nobel dan menuduh Pillay menyebarkan tuduhan terhadap Israel. Pernyataan itu juga menyebut komite telah kehilangan kompas moral karena memberikan penghargaan kepadanya.

Peran Pillay dalam isu hak asasi manusia

Perjalanan profesional Pillay mencakup sejumlah posisi penting dalam peradilan internasional dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perempuan berusia 85 tahun asal Afrika Selatan tersebut pernah menjadi hakim ICC dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda. Ia juga menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2008–2014.

Selain itu, Pillay memimpin Komisi Penyelidikan PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki. Dalam laporan yang diterbitkan pada 2025, komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza. Israel menolak kesimpulan itu dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

Ketika menerima kabar mengenai Nobel Perdamaian, Pillay sedang menghadiri konferensi hukum di Nuremberg, Jerman. Kota tersebut memiliki kaitan historis dengan peradilan internasional karena menjadi lokasi pengadilan pertama terhadap kejahatan Nazi setelah Perang Dunia II.

Dalam pernyataan setelah pengumuman penghargaan, Pillay mempersembahkan Nobel tersebut kepada para penyintas kejahatan internasional serta praktisi dan pembela keadilan internasional. Ia menyoroti perjuangan mereka untuk memastikan pelaku kejahatan tidak terhindar dari pertanggungjawaban. Pillay turut mengingatkan para pemimpin dunia mengenai tanggung jawab mereka dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah perang. Pesan tersebut sejalan dengan perhatian terhadap keberlangsungan mekanisme hukum internasional yang menjadi bagian dari perjalanan kariernya.

Perjalanan karier dan penghargaan Nobel

Lahir di Durban, Afrika Selatan, dari keluarga keturunan Tamil India, Pillay membangun karier hukum ketika akses perempuan terhadap profesi tersebut masih terbatas. Pada 1967, ia tercatat sebagai perempuan pertama yang membuka praktik hukum di wilayah Natal.

Setelah rezim apartheid berakhir, Pillay menjadi perempuan nonkulit putih pertama yang menduduki posisi hakim di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Sepanjang kariernya, ia juga terlibat dalam berbagai perkara hukum internasional, termasuk membela Nelson Mandela dan tokoh-tokoh penentang apartheid. Hingga kini, Pillay masih bertugas sebagai hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya. Peran tersebut menambah panjang keterlibatannya dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hukum internasional.

Nobel Perdamaian 2026 menjadi penghargaan Nobel kelima yang diumumkan sepanjang tahun ini. Nilai penghargaan tersebut mencapai 12 juta krona Swedia atau sekitar US$ 1,2 juta. Penyerahan Nobel Perdamaian kepada Pillay dijadwalkan berlangsung di Oslo pada 10 Desember 2026. Penghargaan ini diberikan di tengah perdebatan mengenai tekanan terhadap lembaga peradilan internasional dan pentingnya mempertahankan penegakan hukum lintas negara.